PSI Soroti Penurunan Anggaran KUA-PPAS DKI 2020: Prosesnya Tertutup

Dia juga menilai terdapat pertanyaan besar terkait permintaan Anies untuk menyisir anggaran di antaranya anggaran untuk influencer. Menurutnya, masyarakat perlu berpartisipasi mengawasi APBD 2020.

"Kenapa kami lihat perencanaan ini menjadi sangat penting, contohnya kemarin misalnya anggaran pariwisata influencer, terus Pak Anies meminta menyisir kembali. Ini kan menjadi pertanyaan besar. Jutaan warga Jakarta ikut berpartisipasi mengawasi, APBD itu uang rakyat bukan uang DPRD, bukan uang Gubernur tapi uang rakyat Jakarta," kata Idris.

Baca juga: Soal KUA PPAS 2020, PSI Minta Mendagri Beri 'Kartu Kuning' ke Anies

Pemprov DKI juga telah menanggapi terkait pengurangan anggaran tersebut. Efisiensi dilakukan dalam pos anggaran untuk kunjungan kerja (kunker) sampai konsumsi rapat.

"Jadi orientasinya adalah kegiatan yang punya dampak langsung ke masyarakat dipertahankan. Untuk urusan wajib, pendidikan, kesehatan, infrastruktur kota kan harus jalan terus. Kemudian perjalanan dinas jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/20).

"Ya itu (soal konsumsi dan alat tulis kantor) kita minta sisir. Yang betul-betul penting saja. Juga demi kesehatan semuanya, ya kesehatan kita. Ada konsumsi kan kita juga jarang-jarang makan," ujar Saefullah.
(dwia/idh)