PSI Soroti Penurunan Anggaran KUA-PPAS DKI 2020: Prosesnya Tertutup

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta telah mengubah rencana anggaran atau rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun. PSI DKI menilai penurunan anggaran itu menunjukkan adanya ketidakcakapan dalam penganggaran.

"Dokumen yang sebelumnya diberikan ke kami nilainya Rp 96 triliun, tapi pas di rapat Banggar berkurang. Dari sisi eksekutif ada ketidakcakapan dalam penganggaran," ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad di gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Idris menyebut perlu adanya perincian terkait berkurangnya jumlah KUA-PPAS. Di antaranya di sektor mana saja terjadi pengurangan dan penambahan.

"Nah Rp 7 Triliun ini baik di belanja langsung maupun tidak langsung, pengurangan dan penambahan di sektor mana. Komisi mana? SKPD mana? Bahkan sebenarnya lebih tajam lagi kegiatan mana, hingga komponen-komponen apa yang dikurangi, sehingga kegiatan itu berkurang atau bertambah. Nah secara substantif pertanyaan ini penting dalam pembahasan anggaran," tuturnya.

Baca juga: Pemprov DKI Efisiensi Anggaran, Kurangi Kunker-Pangkas Konsumsi Rapat

Idris mengatakan penurunan jumlah KUA-PPAS tersebut bukan hal yang sedikit serta belum terinformasikan dengan baik ke masyarakat. Terlebih, menurutnya, proses atau keputusan penurunan dilakukan secara tertutup.

"Karena angka Rp 7 Triliun bukan nilai yang kecil. Kenapa? Karena kita jadi penasaran anggaran yang dipotong yang mana sih? Apakah anggaran yang berdampak langsung terhadap masyarakat atau hanya potong PMD saja. Inilah yang masyarakat belum bisa terinformasikan dengan baik," tuturnya.

"Masih perlu dipertanyakan kecakapan dari sisi eksekutif karena anggaran Rp 7 triliun bisa turun kayak gitu, terus prosesnya juga tertutup," sambungnya.

Dia juga menilai terdapat pertanyaan besar terkait permintaan Anies untuk menyisir anggaran di antaranya anggaran untuk influencer. Menurutnya, masyarakat perlu berpartisipasi mengawasi APBD 2020.

"Kenapa kami lihat perencanaan ini menjadi sangat penting, contohnya kemarin misalnya anggaran pariwisata influencer, terus Pak Anies meminta menyisir kembali. Ini kan menjadi pertanyaan besar. Jutaan warga Jakarta ikut berpartisipasi mengawasi, APBD itu uang rakyat bukan uang DPRD, bukan uang Gubernur tapi uang rakyat Jakarta," kata Idris.

Baca juga: Soal KUA PPAS 2020, PSI Minta Mendagri Beri 'Kartu Kuning' ke Anies

Pemprov DKI juga telah menanggapi terkait pengurangan anggaran tersebut. Efisiensi dilakukan dalam pos anggaran untuk kunjungan kerja (kunker) sampai konsumsi rapat.

"Jadi orientasinya adalah kegiatan yang punya dampak langsung ke masyarakat dipertahankan. Untuk urusan wajib, pendidikan, kesehatan, infrastruktur kota kan harus jalan terus. Kemudian perjalanan dinas jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/20).

"Ya itu (soal konsumsi dan alat tulis kantor) kita minta sisir. Yang betul-betul penting saja. Juga demi kesehatan semuanya, ya kesehatan kita. Ada konsumsi kan kita juga jarang-jarang makan," ujar Saefullah. (dwia/idh)