"Kemudian juga soal pengelolaan keuangan partai politik, kita tidak pernah melihat terbuka seperti apa sih laporan keuangan partai politik," ujar peneliti Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dalam diskusi 'Proyeksi Masyarakat Sipil Atas Situasi Indonesia 5 Tahun ke Depan' di Upnormal Coffee, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (15/14/2019).
Khoirunnisa mengatakan parpol memiliki peran yang sangat besar dalam proses demokrasi di Indonesia. Dia berharap tak ada transaksi politik saat rekrutmen kepala daerah dan calon anggota legislatif (Caleg).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khoirunnisa juga menyoroti penempatan daerah pemilihan (dapil) dan nomor urut caleg yang ditentukan oleh partai. Dia pun menyoal dugaan adanya caleg yang membayar kepada partai agar mendapatkan nomor urut dan dapil strategis.
"Belum lagi soal mau ditempatkan di dapil mana, nomor urut berapa. Kadang kadang kan kalau kita dengar cerita caleg mereka dimintai oleh oknum partainya, oh kalau mau dapat nomor strategis di dapil bagus harus ada bayaran tertentu," lanjutnya.
Menurut Khorunnisa, partai harusnya dituntut agar menginformasikan anggota partai yang memiliki kepentingan ekonomi. Serta kebijakan yang berkaitan dengan pelaku ekonomi tersebut.
"Partai juga penting menginformasikan ke publik aktor-aktor yang memiliki kepentingan ekonomi dari kebijakan yang dihasilkan dengan melibatkan partai politik," imbuh Khoirunnisa.
Lebih lanjut, Khoirunnisa meminta partai untuk transparan soal keuangan mereka. Dia mendorong partai peserta pemilu agar membuktikan bahwa setiap partai memiliki laporan keuangan yang baik.
"Selanjutnya soal transparansi keuangan parpol, kami mendorong partai politik untuk menjadi peserta pemilu harus mampu membuktikan dong laporan keuangannya baik, partai politik yang dapat kursi kan dapat bantuan keuangan negara. Laporan keuangannya kan sekarang ini tidak pernah ditunjukkan secara jelas, per aktivitas," kata Khoirunnisa.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini