RUU P-KS Belum Disahkan, DPR Dinilai Toleran Kekerasan Seksual

Dia lalu menyoroti DPR yang mengedepankan pengesahan RUU lain yang dinilai pro investasi. Dia sudah berkomunikasi dengan Kementerian PPPA untuk mendorong disahkannya RUU P-KS. Dikhawatirkan jika RUU P-KS belum juga disahkan, kasus kekerasan seksual semakin meningkat.

"Ada banyak kekerasan seksual yang tidak bisa diatasi. Memang kita punya misalnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tapi bagaimana kemudian kekerasan seksual dilakukan di rumah tangga?" ujarnya.

Baca juga: MUI Minta DPR Tunda RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Diketahui, RUU P-KS hingga saat ini masih menjadi pembahasan di DPR. Wakil Ketua Komisi VIII dari F-PKB Marwan Dasopang mengatakan penyelesaian RUU P-KS masih menunggu RUU KUHP. Sebab, ada aturan-aturan di mana RUU P-KS menginduk pada RUU KUHP, khususnya tentang pemidanaan pemerkosaan, pencabulan, dan perzinaan.

Sedangkan untuk RUU KUHP, Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan yang sebelumnya direncanakan pada 24 September mendatang. Hal itu karena Jokowi meminta masukan dari berbagai kalangan didengarkan.
(yld/gbr)