Jakarta - Sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari draf revisi UU KPK,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberi kepastian apakah setuju atau tidak terhadap
revisi UU No 30 Tahun 2002 itu. Namun Jokowi menegaskan tak mau independensi KPK terganggu.
"Saya ingin melihat dulu DIM-nya. Jangan sampai ada pembatasan-pembatasan yang tidak perlu, sehingga independensi KPK menjadi terganggu. Intinya ke sana," ungkap Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Jokowi menyatakan tengah mengkaji wacana revisi UU KPK. Ia menyatakan ingin melihat secara detail DIM revisi UU KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka saya mau lihat dulu, nanti satu per satu kita pelajari,
putusin, dan saya sampaikan," katanya.
"Kenapa ini iya, kenapa ini tidak, karena tentu saja ada yang setuju, ada yang tidak setuju dalam DIM-nya," lanjut Jokowi.
Bahkan sebelum DIM dikirimkan kepada pihaknya,
Jokowi mengaku sudah terlebih dahulu melakukan kajian. Bukan hanya dari pihak internal, namun juga meminta para pakar bergabung untuk melakukan kajian.
"Sudah sejak hari Senin sudah kita maraton minta pendapat para pakar, kementerian, semuanya secara detail sehingga, begitu DIM nanti kita lihat, saya sudah punya gambaran," sebut Jokowi.
Seperti diketahui,
revisi UU KPK ini mendapat gelombang penolakan dari publik maupun kalangan internal KPK sendiri. Jokowi pun diminta benar-benar memikirkan masa depan KPK apabila revisi itu digolkan.
KPK berharap Jokowi dapat melihat dan mempertimbangkan masukan dari banyak pihak sebelum menentukan keputusan terkait revisi UU KPK itu.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
