DPR Buka Aduan soal Capim KPK, ICW: Jangan Hanya Formalitas

ICW menilai penting meneusuri jejak capim yang disodorkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Ada beberapa indikator yang menurut ICW penting untuk diperhatikan.

"Selain itu persoalan integritas harus dijadikan indikator utama, mudah saja untuk melihatnya, misal calon yang berasal dari penyelenggara maupun penegak hukum dapat dilihat dari kepatuhan LHKPN. Jika figur tersebut tidak patuh maka harusnya tidak diloloskan oleh DPR," ujar Kurnia.

Komisi III DPR RI memutuskan uji kelayakan dan kepatutan capim KPK digelar awal pekan depan. DPR membuka masukan atau laporan dari masyarakat terhadap capim terpilih.

"Jadi kami membuka laporan masukan, aduan masyarakat di Sekretariat DPR RI terhadap 10 nama-capim KPK yang sudah diajukan presiden ke DPR," kata anggota Komisi III DPR dari F-PDIP, Masinton Pasaribu, di Gado-gado Boplo, Jl Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

Baca juga: Fahri: Tunggu Fit and Proper Test, Akan Ada Pimpinan KPK Dukung Revisi UU KPK

Masinton menyebut laporan ini perlu dilengkapi bukti. Menurutnya, hal ini karena bukti-bukti tersebut nantinya akan diverifikasi. "Seluruh info berkaitan 10 nama harus dilengkapi dengan bukti-bukti supaya bukti-bukti itu bisa kami verifikasi dan kami mintakan klarifikasi terhadap institusi-institusi negara maupun calon komisioner bersangkutan," kata Masinton.

"Kami tidak mau bersumber pada info yang katanya-katanya, berdasarkan opini, pressure, tidak. Ini kita bernegara hukum, bukan negara prasangka," sambungnya.
(aik/knv)