.webp)
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong DPR memperhatikan rekam jejak saat uji kelayakan dan kepatutan calon Pimpinan KPK 2024-2029. Menurut ICW, DPR tak boleh mengulangi kesalahan saat memilih Firli Bahuri dkk sebagai Pimpinan KPK pada 2019.
ICW awalnya menyoroti soal lolosnya Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sebagai salah satu dari 10 calon Pimpinan KPK periode 2024-2029. Menurut ICW, Tanak tidak mumpuni dari segi integritas dan kompetensi.
"ICW menyayangkan bahwa Pansel masih meloloskan figur yang bermasalah, seperti Johanis Tanak. Karena bagi ICW, Tanak sendiri patut dianggap tidak mumpuni baik dari segi integritas maupun dalam lingkup kompetensi," kata Peneliti ICW Diky Anandya kepada wartawan, Rabu (2/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Johanis Tanak menjabat sebagai Waki Ketua KPK sejak tahun 2022. Dia menggantikan Lili Pintauli yang mengundurkan diri saat terjerat masalah etik.
ICW menyoroti rekam jejak Tanak selama 2 tahun menjabat sebagai Pimpinan KPK. Diky menyebut ICW pernah melaporkan Tanak ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik. Namun, Dewas KPK menyatakan Tanak tidak terbukti melakukan pelanggaran etik.
"Sekalipun tidak ada putusan etik atas pelanggaran tersebut, namun Pansel rasanya gagal untuk menggali lebih dalam mengenai tindakan yang bersangkutan, termasuk ketika Tanak menghapus bukti berupa chat dengan pihak yang berperkara tersebut," jelas Diky.
ICW juga mempertanyakan kontribusi Johanis Tanak selama menjabat Pimpinan KPK. Diky bertanya-tanya mengapa Pansel bisa meloloskan Johanis Tanak.
"Jika model kepimpinan yang sudah terbukti, setidaknya 2 tahun sejak dirinya dilantik menggantikan Lili, lalu apa tolak ukur yang digunakan oleh Pansel untuk meloloskan yang bersangkutan? Bukankah jika dirinya kelak terpilih, hanya akan mengulangi kegaduhan yang sama?" tutur Diky.
Para calon pimpinan KPK yang tersisa akan menjalani fit and proper test di DPR. ICW pun meminta DPR cermat melihat rekam jejak 10 calon pimpinan KPK.
"ICW mendorong agar DPR benar-benar memperhatikan aspek-aspek integritas dan kompetensi pada setiap kandidat agar tidak mengulangi kesalahan ketika memilih komisioner yang terbukti bermasalah pada tahun 2019 lalu," kata Diky.
Berikut 10 besar capim KPK:
1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Djoko Poerwanto
4. Fitroh Rohcahyanto
5. Ibnu Basuki Widodo
6. Ida Budhiati
7. Johanis Tanak
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata
9. Poengky Indarti
10. Setyo Budiyanto.
