ADVERTISEMENT

KPK Merasa di Ujung Tanduk, Fahri: Revisi UU KPK Permintaan Mereka

Tsarina Maharani - detikNews
Jumat, 06 Sep 2019 09:16 WIB
Fahri Hamzah (Tsarina/detikcom)

Fahri pun menjelaskan sejumlah poin revisi UU No 30 Tahun 2002 itu. Ia menyinggung soal pembentukan Dewan Pengawas KPK. Ia mengatakan sudah selayaknya lembaga KPK memiliki pengawas agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas.

"Pertama, ada lembaga kuat seperti KPK nggak ada pengawas. Kan kita sudah tahu banyak sekali akhirnya akibatnya pelanggaran yang kita terpaksa tutup karena KPK dianggap holy cow. Dianggap nggak boleh salah, harus dianggap suci, kalau mulai dianggap kotor, nanti orang nggak takut. Dianggapnya begitu, walaupun itu perspektif salah, tapi intinya adalah di mana ada kewenangan besar ya, harus ada pengawas," jelas Fahri.


Selanjutnya, Fahri juga membicarakan pemberian kewenangan menerbitkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan bagi KPK. Sebab, menurut dia, selama ini banyak kasus di KPK yang sudah bertahun-tahun tetapi belum juga selesai.

"Kedua, soal SP3 kan aneh. Jadi banyak kasus banyak orang jadi tersangka seumur hidup karena KPK tidak bisa mengeluarkan SP3. Padahal semua manusia, termasuk penyidik KPK, mungkin keliru. Dan ketika dia keliru ya, dia keluarkan SP3 sebagai koreksi atas ketidakmampuannya menemui kesalahan orang. Bukannya malah orang itu terpaksa disalah-salahkan, dipaksa bersalah hanya karena KPK tidak boleh mengeluarkan SP3," tuturnya.

Ia pun kembali menegaskan revisi UU KPK ini memiliki tujuan baik. Menurut Fahri, banyak aspek dalam tubuh KPK yang harus dibenahi. Fahri sempat menyinggung soal adanya 'skandal KPK'.

"Pasal-pasal yang diubah itu saya kira sudah merupakan permintaan semua orang. Pimpinan KPK juga tahu akhirnya banyak penyidik liar, penyidik yang bekerja insubordinasi, semua karena penyidik menganggap dirinya independen dan tidak ada yang mengawasi. Nyadap sendiri, nangkap sendiri, ngintip sendiri, menyimpan orang sendiri," kata dia.


"Dulu di pansus jelas ada penyidik yang memelihara saksi yang disuruh berbohong di ruang sidang lalu di-entertain, disewakan pesawat khusus, dikasih duit, dan sebagainya. Itu skandal besar dalam KPK. Saya kira waktunya untuk merevisi dan saya kira dari pembahasan yang sudah dilakukan bertahun-tahun, DPR tentu menawarkan ke pemerintah, dan apabila pemerintah setuju maka ini bisa segera menjadi revisi yang ditunggu-tunggu selama 15 tahun ini," imbuh Fahri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT