.webp)
"Kemarin kita ada isu pembebasan STNK roda dua, penghapusan perpanjangan SIM, pembebasan pajak bagi pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta. Isu-isu ini oleh PKS tentu yang sudah kita janjikan kepada konstituen saya yakin banyak di antara mereka memilih karena kita menjanjikan itu," kata Suryadi dalam diskusi bertajuk 'Anggota DPR Baru yang Muda: Apa yang Bisa Diperbuat' di kantor CSIS, Gedung Pakarti Centre, Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).
"Maka apa yang akan saya lakukan yang sebagai anggota PKS akan berupaya akan memperjuangkan apa yang kita janjikan ke masyarakat tentu dengan mekanisme yang ada di DPR," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suryadi yang berasal dari dapil NTB II mengaku akan memperjuangkan pengembangan potensi wisata dan infrastruktur di daerahnya. Selain itu, dia mengaku tak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) dan mengusulkan agar ibu kota dipindahkan ke NTB saja.
"Ketika mengatakan di daerah saya, saya akan berdebat dari PKS dengan daerah lain, dari Kalimantan saya akan usulkan bahwa ibu kota ini jangan di Kalimantan harus di Lombok. Karena di Lombok itu semuanya ada, itu pertemuan timur dan barat, laut dalamnya ada, gunung tingginya ada," ujarnya.
Dia meminta pemerintah tidak sembunyi di daerah yang tidak rawan bencana. Justru ibu kota, menurutnya, lebih baik dipindahkan di NTB agar pemerintah memikirkan bagaimana nasib rakyat yang tinggal di daerah rawan bencana.
"Jadi sebetulnya pemerintah itu jangan sembunyi di daerah aman. Jangan rakyatnya dibiarin di daerah bencana kemudian istana di pindah ke daerah. Harusnya di daerah bencana dong supaya pemerintah itu juga serius memikirkan bagaimana istana itu aman, otomatis rakyat juga aman," ujarnya.
Suryadi mengaku siap berdebat di lingkup internal partainya jika ada yang mengusulkan pemindahan ibu kota ke daerah lain. Dia menyoroti elite parpol pendukung pemerintah yang dinilainya tidak setuju dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim.
Menurutnya, sesama anggota DPR semestinya saling bekerja sama mengawasi kinerja pemerintah. Dia menilai semestinya anggota DPR tidak lagi dibedakan antara anggota yang menjadi partai oposisi dan koalisi pemerintah.
Diskusi ini juga dihadiri anggota DPR terpilih F-PAN Athari Gauthi Ardi, anggota DPR terpilih F-Golkar dapil DKI Jakarta II Christina Aryani, serta anggota DPR terpilih F-NasDem Willy Aditya.
Athari mengaku ingin memperjuangkan pembangunan infrastruktur dapilnya di Sumbar sehingga dia berharap menjadi anggota Komisi V DPR. Sementara, Christina mengaku akan memperjuangkan dapilnya di DKI Jakarta II, terutama isu perempuan dan buruh migran sehingga dia berharap menjadi anggota Baleg. Sementara Willy ingin menjadi anggota Komisi I atau Komisi II sesuai bidang keahliannya.
Soal Ibu Kota Baru, Pakar Ekonom: Bentuk Transformasi Indonesia
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
