Sungai Cileungsi Tercemar, Ikan-ikan Mati Tergelepar

Namun hukuman yang diberikan, sambung Teguh, hukuman tindak pidana ringan. Dia menilai DLH Kabupaten Bogor tak mampu menangani pencemaran karena tak memiliki pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH). Padahal, PPLH ini penting karena punya kompetisi dalam melakukan penyelidikan pencemaran lingkungan.

"Kemarin kan mereka mengajukan tindak pidana terhadap perusahaan yang melakukan tindak pidana. Tapi yang dipakai itu Perda (Peraturan Daerah) terkait lingkungan. Kemarin ada 5 perusahaan yang dihukum Rp 15 juta saja untuk pencemaran yang telah dilakukan. Seharusnya memakai UU Lingkungan Hidup. Di sana kan hukumannya berat, denda Rp 3 miliar," tuturnya.

Ombudsman akan meminta Bupati Bogor untuk mengevaluasi DLH Kabupaten Bogor. Ombudsman akan bekerja sama dengan Mabes Polri untuk memproses para pelaku yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan.

Baca juga: Sungai Cileungsi Diduga Hitam Tercemar Limbah, Bupati Bogor Akan Lapor Polisi

Ombudsman akan meminta DLH Jabar untuk menuntut perusahaan pencemar lingkungan menggunakan UU Lingkungan Hidup. Sehingga selain denda yang besar, bisa diterapkan juga tuntutan berat seperti pencabutan izin operasi.

Sungai yang tercemar menyebabkan ekosistem yang ada terganggu (Dok. Ombudsman Jakarta Raya)

"Bupati harus melakukan evaluasi, dilihat dari kompetensinya, SDM-nya, anggarannya. Di Kabupaten Bogor sendiri ada sekitar 6.000 pabrik tapi tidak ada PPLH, petugas berkompetisi untuk melakukan pengawasan tidak ada. Jadi inilah dampaknya kemudian. Limbah (Sungai Cileungsi) itu tidak ada pengawasan," beber Teguh.

Ombudsman berencana memanggil DLH Kabupaten Bogor, DLH Provinsi Jabar, DLH Bekasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan PDAM Bekasi.
(jbr/idn)