Gerindra-PDIP Sepakat Tolak 'Anies = Ahok'

Gembong justru menilai Anies telah menyesatkan warga Ibu Kota. Dia menyinggung soal diksi antara pantai dan pulau hasil reklamasi.

"Kata-katanya (Anies) yang menyesatkan. Lihat itu tadi, soal pulau dengan pantai. Kalau kita orang bodoh tanya, 'Pantai kan menyatu dengan daratan?' Kita ini orang bodohlah, bukan akademisi, kita ini orang bodoh kalau namanya pantai itu menyatu dengan darat," sebut Gembong.

Baca juga: Tak Terima Ahok Disamakan dengan Anies, PDIP: Ahok Ikuti Kebijakan Pusat

Soal Ahok yang disamakan dengan Anies muncul saat sekelompok orang menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (24/6). Dalam aksi terkait reklamasi itu, pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertulisan 'Anies = Ahok'. Anies juga disebut melakukan politik pencitraan.

Selain itu, ada massa Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang menggelar aksi jalan mundur menuju Balai Kota kemarin. Massa membawa berbagai poster dan spanduk yang salah satunya bertulisan 'Selamatkan Teluk Jakarta #MajuPantainyaSengsaraWarganya'.

Anies merasa tidak perlu menanggapi secara khusus aksi penolakan terhadap kebijakan menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau D reklamasi. Anies mengatakan bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara.

"Tidak ada yang khusus. Semuanya sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan kita hormati. Itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban kita adalah menegakkan aturan," ucap Anies kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (24/6).

Baca juga: Gerindra DKI soal 'Anies = Ahok': Anies Jauh Berbeda dengan Ahok

Menurut Anies, pemerintah DKI Jakarta sudah berpegang pada aturan. Itulah--katanya--yang menjadi dasar dari kebijakan, termasuk IMB di pulau reklamasi.

"Dan kita hormati (penolakan), itu adalah hak setiap warga negara, dan kewajiban kita adalah menegakkan aturan sesuai dengan peraturan hukum yang ada, karena itulah tugasnya dari pemerintah memastikan bahwa aturan dijalankan dengan benar," ucap Anies.
(idh/idh)