detikNews
2019/06/22 12:57:37 WIB

Perjalanan Gugatan Pilpres: Panas Perdebatan hingga Tawa di Sidang MK

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 3
Perjalanan Gugatan Pilpres: Panas Perdebatan hingga Tawa di Sidang MK Sidang Sengketa Pilpres 2019. (Foto: Grandyos Zafna)
Jakarta - Sidang terbuka gugatan sengketa Pilpres 2019 oleh Prabowo-Sandiaga di Mahkamah Konstitusi (MK) telah usai. Sidang tersebut menyisakan perdebatan-perdebatan di lima hari masa sidang.

Salah satu perdebatan sengit terjadi pada sidang kedua sengketa Pilpres pada Selasa (18/6). Ketika itu, agenda persidangan adalah mendengar jawaban dari termohon dalam hal ini KPU, keterangan pihak terkait Tim hukum Jokowi, dan Bawaslu atas gugatan Prabowo.



Ketua Kuasa Tim Hukum Prabowo, Bambang Widjojanto (BW) berdebat sengit dengan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Luhut Pangaribuan. Dari kursi pemohon, BW minta MK memberikan perlindungan ke saksi lewat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Di situlah perdebat BW dan Luhut dimulai. Luhut yang duduk di kursi pembela Jokowi-Ma'ruf menyebut BW sedang melakukan dramatisasi. Berikut perdebatan-perdebatan yang terjadi selama sidang terbuka gugatan MK.



BW vs Luhut Pangaribuan

Perdebatan sengit itu antara BW dan Luhut menyeret nama besar YLHBI. BW di hadapan Hakim MK mengajukan 2 surat perlindungan untuk saksi.

"Ada 2 surat yang akan kami ajukan. Surat pertama adalah surat yang merupakan hasil konsultasi kami dengan LPSK. Saya tidak menjelaskan apa isi suratnya, saya akan sampaikan saja kepada Pak Ketua isi suratnya. Tapi pada prinsipnya adalah berdasarkan berdiskusi dengan LPSK, ada satu gagasan bahwa untuk melindungi saksi,' terang BW saat persidangan, Selasa (18/6).

Sidang Sengketa Pilpres 2019Sidang Sengketa Pilpres 2019 Foto: Antara Foto/Galih Pradipta


Hakim MK Soehartoyo kemudian merespons BW. Dia menyebut MK tidak bisa langsung mengamini pengajuan surat perlindungan dari pemohon. Lantaran tak ada landasan hukum untuk memberikan kewenangan tersebut kepada LPSK.

"Mengenai surat dari LPSK. Ya, terus terang Mahkamah tidak bisa kemudian mengamini itu. Karena apa? Karena memang tidak ada landasan hukum untuk memberikan kewenangan itu kepada LPSK," timpalnya.



Tim Hukum Jokowi kemudian juga merespons pengajuan perlindungan dari kuasa hukum Prabowo. Luhut mempertanyakan ugensinya permohonan perlindungan terhadap saksi. Dia juga menanyakan ancaman apa yang diterima oleh saksi yang dibawa oleh kubu 02.

"Apakah telah menyampaikan kepada pihak kepolisian dan seterusnya? Dan ini tidak baik dibiarkan, tidak dituntaskan karena nanti menjadi sifatnya insinuatif, akan menimbulkan prejudice. Jadi, seolah-olah drama, ya, yang tidak memperhatikan orang lain dalam persidangan ini. Dan yang kedua, kami sangat tidak setuju tadi dikatakan menjadi, 'Insubordinasi,' katanya, Mahkamah ini tadi dalam soal perlindungan saksi," kata Luhut.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed