Polemik Eks Koruptor Nyaleg, Fadli Minta Jokowi Turun Tangan

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan penyelesaian polemik usulan larangan eks koruptor nyaleg membutuhkan koordinasi di antara lembaga eksekutif. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin tertinggi lembaga eksekutif diminta Fadli turun tangan.

"Mestinya ini koordinasi di antara lembaga eksekutif. Harusnya presiden ya karena di lembaga (eksekutif) itu harusnya presiden," kata Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Baca juga: Menkum HAM: Jangan Paksa Saya Teken Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Atau, kata Fadli, Presiden dapat memerintahkan Menkopolhukam Wiranto mencari jalan keluar dari polemik antara Menkum HAM yang menolak usulan larangan eks koruptor nyaleg dan KPU yang tetap ngotot memperjuangkan draf Peraturan KPU itu supaya disetujui. Itu bertujuan agar persoalan tersebut tidak mengambang.

"Saya kira Menkopolhukam bisa untuk mencari jalan supaya menengahi ini," ujarnya.

Fadli sendiri menilai KPU memiliki niat baik terhadap usulan itu. Namun, Fadli menekankan, semua aturan memang semestinya sesuai dengan UUD 1945, sehingga bisa dijalankan.

Baca juga: Menkum HAM Menolak, KPU Berkukuh Larang Eks Koruptor Nyaleg

"Semangat KPU sendiri merupakan semangat yang bagus karena dengan adanya satu terobosan yang dilakukan ini memberi suatu isyarat bahwa caleg-caleg akan maju ini caleg-caleg yang bisa mempunyai integritas dan seterusnya," katanya.

"Namun terobosan ini ada jalan lain. Seperti KPU duduk bersama pemerintah untuk melakukan semacam terobosan hukumnya supaya apa yang dinginkan KPU saya kira bagus ada payung hukumnya. Tapi kalau nggak ada payung hukumnya akan menjadi masalah," lanjut Fadli.

Baca juga: Menkum Minta KPU Surati Parpol dan Umumkan Caleg Eks Koruptor

Fadli bahkan mengusulkan terobosan itu seharusnya tidak terbatas pada pemilihan legislatif saja. Fadli ingin nantinya aturan itu juga dapat diterapkan kepada calon-calon kepala daerah.

"Kenapa dikenakan kepada legislatif tetapi tidak kepada eksekutif juga. Dalam hal ini juga pada calon-calon pilkada juga," kata Fadli.

Sebelumnya, KPU berkukuh memperjuangkan Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur larangan eks koruptor maju menjadi caleg. Menkum HAM Yasonna Laoly emoh menanggapi PKPU itu karena bertentangan dengan UU.

"Jadi nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU," kata Yasonna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).

Baca juga: JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg agar Wibawa DPR Baik

Alasannya, PKPU itu bertentangan dengan undang-undang. Menurut Yasonna, KPU tidak memiliki kewenangan mengatur hilang-tidaknya hak seorang warga negara.

"Bahwa tujuannya baik kita sepakat tentang itu, tapi carilah jalan lain dengan tidak menabrak UU. Karena itu bukan kewenangan PKPU. Menghilangkan hak orang itu tidak ada kaitannya dengan PKPU, tidak kewenangan KPU," jelasnya. (gbr/gbr)