ICW: Selama Ini Birokrasi Bukan Abdi Masyarakat, tapi Abdi Penguasa

Jakarta - Birokrasi pemerintah selama ini dinilai belum bekerja optimal dalam melayani masyarakat. LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai birokrasi lebih banyak berpihak kepada kepentingan atasan.

"Birokrasi selama ini dipaksa melayani kekuasaan. Jadi birokrasi kita bukan abdi masyarakat, tapi abdi penguasa," ujar peneliti ICW, Ade Irawan, dalam diskusi 'Jual Beli Jabatan Modus Baru' di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017).

"Padahal birokrasi memainkan peran penting dalam negara. Dalam pemerintahan pusat dan daerah, tanpa adanya birokrasi, tidak jadi apa-apa. Tapi kemudian faktanya hasil birokrasi punya banyak masalah. Salah satunya adalah korupsi," sambung Ade.

Dalam diskusi ini, hadir pula komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo dan Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng.

Ade mengatakan hal tersebut terjadi karena tekanan yang sangat kuat dari atasan, sehingga menyebabkan pejabat dalam struktur birokrasi banyak yang terjebak dalam praktik korupsi.

"Faktor utamanya adalah eksternal, tekanan dari atasan. Itu memaksa mereka untuk melakukan praktek korupsi. Karena kenyataannya birokrasi hanya jadi eksekutor dari putusan koruptif dari atasannya," kata Ade.

"Hal yang paling sering terjadi adalah misalnya mereka bagi-bagi jabatan, bagi-bagi uang, karena dipaksa atasannya untuk korupsi," Ade menambahkan.

Ade juga mengatakan reformasi birokrasi diperlukan agar pemerintahan menjadi baik. Ia juga meminta pemerintah memperkuat lembaga pengawasan yang ada untuk mengatasi masalah tersebut.

"Saya kira bukan uang negara saja yang hilang. Namun bagaimana negara tidak optimal melayani warganya. Dan bila tidak diselesaikan, akan ada dampak jangka panjangnya. Tinggal diperkuat institusi pengawasan yang ada, seperti KASN, supaya praktik tersebut dapat diawasi," pungkasnya.

(asp/asp)