Praperadilan Hasto Tak Diterima, ICW: Status Tersangka Bukan Rekayasa Politik

Praperadilan Hasto Tak Diterima, ICW: Status Tersangka Bukan Rekayasa Politik

Mulia Budi - detikNews
Jumat, 14 Feb 2025 11:08 WIB
Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, Direktur Instotute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi dan Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto memberikan keterangan terkait pemilihan calon Kapolri di Kantor ICW, Jalan Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2015). Konpers tersebut untuk meminta Presiden Jokowi agar calon Kapolri tidak terlibat kasus rekening gendut.
Koordinator ICW Agus Sunaryanto (kiri) (dok detikcom)
Jakarta -

Gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto tidak diterima. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kemenangan KPK atas praperadilan ini menandakan penetapan Hasto sebagai tersangka bukan rekayasa politik.

"Artinya hakim praperadilan yakin dengan bukti-bukti yang disampaikan KPK menguatkan penetapan tersangka Hasto. Ini memastikan juga bukan rekayasa politik," kata Koordinator ICW Agus Sunaryanto kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

Agus mengatakan KPK harus menindaklanjuti putusan praperadilan ini dengan melimpahkan perkara Hasto ke pengadilan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selanjutnya segera limpahkan saja kasusnya ke pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi) agar semakin terang benderang kasus tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, hakim tunggal pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hakim menyatakan praperadilan Hasto kabur atau tidak jelas.

ADVERTISEMENT

"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata hakim tunggal Djuyamto saat membacakan amar putusan dalam sidang di PN Jaksel, Kamis (13/2).

Diketahui, permohonan gugatan praperadilan Hasto teregister dengan nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Pemohon dalam gugatan ini Hasto Kristiyanto, sedangkan termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cq pimpinan KPK.

Praperadilan ini diajukan oleh Hasto setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

Harun Masiku sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR sejak Januari 2020. Harun diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, selama lima tahun terakhir, keberadaan Harun Masiku belum diketahui.

Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto juga diduga merintangi penyidikan Harun.

Simak Video 'Pengacara Nilai Putusan Praperadilan Hasto Dangkal: Kami Kecewa':

(mib/jbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads