Bakar Boneka Tikus, Demo di Blitar Desak Kejari Tuntaskan Kasus Korupsi Mandek

Blitar - Hari Anti Korupsi diwarnai aksi demo di gedung Kejari Blitar. Massa membakar boneka kertas berbentuk tikus sebagai simbol semangat berkobar memberantas korupsi di Blitar.

Puluhan warga yang mengatas-namakan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) dan Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) berjalan dari Taman Makam Pahlawan (TMP) Raden Wijaya menuju gedung Kejari di Jalan Sudanco Supriyadi, Kota Blitar.

Mereka mengusung keranda mayat tikus berwarna hitam. Juga tulisan-tulisan di kertas karton terkait perlawanan rakyat memberangus korupsi di Blitar Raya.

Massa demo membawa keranda hitam (Foto: Erliana Riady)

Koordinator aksi, Trijanto kemudian berorasi di depan gedung Kejari Blitar. Dalam orasinya, Trijanto meneriakkan pemberantasan korupsi di Indonesia kian mendekati titik nadir. Fenomena state capture, saat cabang-cabang kekuasaan negara semakin terintegrasi dengan kekuatan oligarki untuk menguasai sumber daya publik dengan cara korupsi.

"Di sini....di Blitar juga tak luput jadi ajang korupsi. Kasus dugaan korupsi dana hibah KONI di Kabupaten dan Kota Blitar. Kasus dugaan korupsi workshop honorer K2 Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sampai saat ini masih mangkrak di meja aparat penegak hukum!," teriak Trijanto lantang, Kamis (9/12/2021).

Melihat kenyataan ini, lanjut Trijanto, maka KRPK bersama FBR menuntut Kejari Blitar segera menuntaskan kasus-kasus korupsi yang mandek. Menangkap, menyeret dan mengadili mafia hukum dan mafia peradilan di Blitar. Massa juga menuntut wujud tata kelola pemerintahan bersih, demokratis dan berwatak kerakyatan.

Adanya penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Dan menyita harta hasil korupsi untuk pendidikan, kesehatan dan penanganan dampak sosial pandemi COVID-19 bagi rakyat.

Usai mendengarkan orasi, massa kemudian membakar keranda mayat tikus dan selebaran-selebaran yang mereka bawa. Sebelumnya bergeser melajutkan aksi di simpang empat Jalan Merdeka, massa ditemui Kasi Intel Kejari Blitar, Anwar Zakaria.

"Untuk kasus dugaan korupsi KONI Kabupaten Blitar dan workshop honorer K2, karena rentang waktu yang cukup lama maka ada mekanisme baru. Seperti supervisi dengan KPK. Kemudian untuk kasus dugaan korupsi KONI Kota Blitar, kami telah menerima beberapa dokumen tambahan. Kami mohon waktu meneliti bukti tambahan itu," kata Anwar.

Simak juga 'Jokowi: Pemberantasan Korupsi Masih Belum Baik, Semua Harus Sadar!':

[Gambas:Video 20detik]

(iwd/iwd)