Wacana amandemen UUD 1945 merembet ke isu perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut menolak gagasan tersebut.
Para petinggi partai politik di Jawa Timur angkat bicara terkait isu tersebut. Mereka dua partai oposisi di pemerintahan, yakni Partai Demokrat dan PKS, tegas menolak.
DPD Demokrat Jatim juga menyatakan menolak wacana tersebut. Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kader (OKK) DPD Demokrat Jatim, Agus Dono Wibawanto menilai, wacana itu membuat gaduh.
"Tidak layak membuat gaduh, perubahan amandemen dan perpanjangan presiden ini membuat kegaduhan. Secara konstitusi itu memang diberi ruang, tapi pemilik negara ini tidak hanya presiden, jajarannya, parpol pengusungnya. Ingat pemilik negara ini juga masyarakat, ada partai oposisi juga. Apa mereka sudah mendengar masukan, atau keinginan masyarakat?," kata Agus kepada detikcom, Kamis (2/9/2021).
Baca juga: Komisi II Pastikan Pemilu Tetap 2024: Tak Ada Kaitan Isu Amandemen UUD |
Agus menilai, wacana itu sangat tidak tepat untuk digulirkan, apalagi di masa pandemi COVID-19. Apalagi masyarakat sedang kesusahan. Ia menilai, kekuasaan ini, bisa menimbulkan oligarki.
"Kita sebagai partai oposisi jelas ini situasi gak tepat dan gak bagus. Kekuasaan terpusat ini otoriter dan menimbulkan oligarki. Saya yakin, nanti ujung-ujungnya mereka bisa meminta seumur hidup (Jabatan presiden). Kita harus ingat, pada zaman orde baru, orde lama bahwa cerminan masyarakat ini heterogen jangan dijadikan homogen, karena tidak semua masyarakat juga menyadari persoalan itu," ungkapnya.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim ini menyebut, Presiden SBY sebelumnya juga pernah ditawari wacana demikian saat masih menjabat. Namun, SBY menolak.
"Jangan karena keinginan politik, syahwat politik mereka ingin mengganti konstitusi. Demokrat pernah diimingi gitu, tapi Pak SBY tidak terganggu untuk meng-oligarkikan kekuasaannya dan beliau tetap sesuai konstitusi. Apalagi kondisi bangsa ini tidak bagus, perekonomian morat-marit. Di mana kita berpikir rasional. Jadi saya kira masyarakat, semua akan menolak," tegasnya.
(fat/fat)