.webp)
Wacana amandemen UUD 1945 merembet ke isu perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut menolak gagasan tersebut.
Para petinggi partai politik di Jawa Timur angkat bicara terkait isu tersebut. Mereka dua partai oposisi di pemerintahan, yakni Partai Demokrat dan PKS, tegas menolak.
DPD Demokrat Jatim juga menyatakan menolak wacana tersebut. Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kader (OKK) DPD Demokrat Jatim, Agus Dono Wibawanto menilai, wacana itu membuat gaduh.
"Tidak layak membuat gaduh, perubahan amandemen dan perpanjangan presiden ini membuat kegaduhan. Secara konstitusi itu memang diberi ruang, tapi pemilik negara ini tidak hanya presiden, jajarannya, parpol pengusungnya. Ingat pemilik negara ini juga masyarakat, ada partai oposisi juga. Apa mereka sudah mendengar masukan, atau keinginan masyarakat?," kata Agus kepada detikcom, Kamis (2/9/2021).
Baca juga: Komisi II Pastikan Pemilu Tetap 2024: Tak Ada Kaitan Isu Amandemen UUD |
Agus menilai, wacana itu sangat tidak tepat untuk digulirkan, apalagi di masa pandemi COVID-19. Apalagi masyarakat sedang kesusahan. Ia menilai, kekuasaan ini, bisa menimbulkan oligarki.
"Kita sebagai partai oposisi jelas ini situasi gak tepat dan gak bagus. Kekuasaan terpusat ini otoriter dan menimbulkan oligarki. Saya yakin, nanti ujung-ujungnya mereka bisa meminta seumur hidup (Jabatan presiden). Kita harus ingat, pada zaman orde baru, orde lama bahwa cerminan masyarakat ini heterogen jangan dijadikan homogen, karena tidak semua masyarakat juga menyadari persoalan itu," ungkapnya.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim ini menyebut, Presiden SBY sebelumnya juga pernah ditawari wacana demikian saat masih menjabat. Namun, SBY menolak.
"Jangan karena keinginan politik, syahwat politik mereka ingin mengganti konstitusi. Demokrat pernah diimingi gitu, tapi Pak SBY tidak terganggu untuk meng-oligarkikan kekuasaannya dan beliau tetap sesuai konstitusi. Apalagi kondisi bangsa ini tidak bagus, perekonomian morat-marit. Di mana kita berpikir rasional. Jadi saya kira masyarakat, semua akan menolak," tegasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan. Dia menolak jika ada wacana tersebut.
"Kita jelas menolak. DPP PKS juga sudah membuat statement, menolak wacana tersebut. DPW PKS Jatim juga tegas menolak, dan tidak relevan, tidak sesuai konstitusi," ujar Irwan kepada detikcom.
Sementara Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah juga menolak wacana tersebut. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode tidak efektif.
"Ndak menarik, waktu 10 tahun kepala negara cukup ideal. Biar ada percepatan menjawab kebutuhan masyarakat sebagai penjabaran visi-misi saat menjadi calon. Kalau diperpanjang lagi, tidak akan efektif," ujar Anik kepada detikcom.
Anik menjelaskan, isu amandemen UUD 1945 harus dijelaskan, untuk apa urgensinya. Kalau hanya lips service, dia merasa tidak penting.
Baca juga: Jubir Presiden: Jokowi Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Maupun 3 Periode |
"Harus jelas urgensinya apa, semakin ndak penting kalau hanya sekedar lips service belaka. Bagi saya yang terpenting adalah bagaimana implementasimya, saya melihat masih banyak pelaksanaan regulasi kita termasuk UUD 1945 yang ndak terlaksana dengan baik, misalnya saja pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, hari ini kita dihadapkan banyak anak yatim akibat COVID-19," katanya.
"Pertanyaannya mana intervensi negara termasuk berapa banyak daerah yang mempunyai program dan anggaran untuk jaminan serta perlindungan, pendidikan ,ekonomi, sosial terhadap mereka," lanjutnya.
Ketua DPD I Golkar Jawa Timur, Sarmuji mengatakan, pihaknya setia dan menjunjung tinggi konstitusi. Menurutnya, tidak ada alasan untuk perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
"Golkar setia kepada amanat konstitusi, semangat reformasi dan demokrasi. Saat ini tidak ada alasan untuk perpanjangan masa jabatan apalagi menambah periodisasi. Kami yakin Pak Jokowi dalam semangat yang sama," ujar Sarmuji kepada detikcom.
Diketahui sebelumnya, Relawan Jokowi Mania (JoMan) mendukung perpanjangan masa jabatan presiden karena pandemi COVID-19.
"Jadi durasi jabatan presiden ditambah selama 2 sampai 3 tahun bisa jadi solusi. Ini beda dengan wacana presiden 3 periode yang harus via pemilu. Sementara dana pemilu bisa digunakan dulu untuk stimulan ekonomi dan sosial," ujar Ketum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer (Noel), kepada wartawan, Kamis (2/9).
