"Ini kalau tidak COVID-19, kita sudah demo di depan DPW. Karena ini COVID-19 kita datang santun. Kita cuma mau tanya ke DPW, ini pengurusnya mana? Muswil sudah lewat sebulan, formatur sudah kerja selama 20 hari, pengurus belum ada. Kita datang untuk menanyakan nasib DPW, karena sudah demisioner, kantor ini kosong kepemimpinan," ujar Ketua DPC PPP Surabaya Bukhori Imron, di kantor DPW PPP Jatim, Kamis (1/7/2021).
Bukhori menjelaskan, tidak ada kejelasan pengurus di DPW PPP Jatim menyebabkan muscab partai di 38 kabupaten/kota terancam mundur.
Baca juga: Sambut Baik Poros Islam, PPP Jatim: Targetnya Tidak Hanya Pilpres |
"Karena kita tahu forum Muswil saat itu sudah sesuai AD/ART. Lah terus apa lagi yang ditunggu, kita menerima siapa saja yang jadi ketua sesuai usulan formatur saat Muswil, toh formatur sudah kerja. Nasib DPC gimana? Nasib partai gimana, karena kita didesak kader rating, anak cabang, kita mau muscab, kita terkatung-katung gini gimana?," terangnya.
Dia mengatakan, semakin lama DPP untuk mengeluarkan SK kepengurusan, maka ada kemungkinan bisa terjadi dualisme.
Pihaknya, jelas dia, mendesak DPP PPP segera menurunkan SK. Karena, dia tidak bisa mendesak DPW. Sebab, saat ini status pengurus telah demisioner alias kosong kepengurusan. Bahkan, dia bersama DPC lain di Jatim berencana menggeruduk ke DPP PPP.
"Kita diskusi, kalau tidak ada solusi. Situasi COVID-19 sudah bagus, kita datang bersama ke Jakarta. Ini ada (pengurus) dari Sidoarjo, Sumenep, Bangkalan, Gresik, dan saya Kota Surabaya," tegasnya.
(fat/fat)