.webp)
"Ini kalau tidak COVID-19, kita sudah demo di depan DPW. Karena ini COVID-19 kita datang santun. Kita cuma mau tanya ke DPW, ini pengurusnya mana? Muswil sudah lewat sebulan, formatur sudah kerja selama 20 hari, pengurus belum ada. Kita datang untuk menanyakan nasib DPW, karena sudah demisioner, kantor ini kosong kepemimpinan," ujar Ketua DPC PPP Surabaya Bukhori Imron, di kantor DPW PPP Jatim, Kamis (1/7/2021).
Bukhori menjelaskan, tidak ada kejelasan pengurus di DPW PPP Jatim menyebabkan muscab partai di 38 kabupaten/kota terancam mundur.
Baca juga: Sambut Baik Poros Islam, PPP Jatim: Targetnya Tidak Hanya Pilpres |
"Karena kita tahu forum Muswil saat itu sudah sesuai AD/ART. Lah terus apa lagi yang ditunggu, kita menerima siapa saja yang jadi ketua sesuai usulan formatur saat Muswil, toh formatur sudah kerja. Nasib DPC gimana? Nasib partai gimana, karena kita didesak kader rating, anak cabang, kita mau muscab, kita terkatung-katung gini gimana?," terangnya.
Dia mengatakan, semakin lama DPP untuk mengeluarkan SK kepengurusan, maka ada kemungkinan bisa terjadi dualisme.
Pihaknya, jelas dia, mendesak DPP PPP segera menurunkan SK. Karena, dia tidak bisa mendesak DPW. Sebab, saat ini status pengurus telah demisioner alias kosong kepengurusan. Bahkan, dia bersama DPC lain di Jatim berencana menggeruduk ke DPP PPP.
"Kita diskusi, kalau tidak ada solusi. Situasi COVID-19 sudah bagus, kita datang bersama ke Jakarta. Ini ada (pengurus) dari Sidoarjo, Sumenep, Bangkalan, Gresik, dan saya Kota Surabaya," tegasnya.
"Jadi kita diberi waktu 20 hari. Bahkan sebelum 20 hari, kita sudah selesai. Tanggal 17 Juni kemarin, kita sudah usulkan 4 nama calon ketua ke DPP, dan diterima ada Wakil Ketua Arsul Sani. Hanya saja kenapa sampai sekarang belum turun, biasanya formatur menyampaikan, SK itu diturunkan langsung," terangnya.
Zuman menjelaskan, belum turunnya SK, dikabarkan, karena ada surat kaleng di DPP. Surat kaleng itu mengatasnamakan pengurus DPC PPP di Jatim.
Baca juga: Khofifah Sanjung PPP Dibutuhkan Indonesia, Sinyal Pendekatan untuk Pilpres? |
"Surat itu isinya, keberatan pelaksanaan Muswil IX. Dan ditanya juga aneh (dalam surat itu). Seharusnya sekelas DPP, tidak perlu merespons surat kaleng itu. Malah DPP membuat surat permohonan atas dasar surat kaleng itu, nah itu yang aneh. Ada apa di DPP, tidak ada petunjuk sama sekali dari pusat," terangnya.
"Kalau perlu kita duduki DPP ada apa? Seharusnya dengan pengalaman dulu (dualisme) itu, kita sudah dewasa," tandasnya.
Diketahui, DPW PPP Jatim menggelar Muswil ke-9 pada 30 Mei-1 Juni di Surabaya. Saat itu, disepakati ada 7 formatur untuk menentukan ketua DPW PPP Jatim beserta pengurusnya. Yakni Erma Lena mewakili unsur DPP, Musyafak Noer mewakili unsur DPW, kemudian dari unsur DPC diwakili oleh Zeiniye (Situbondo), Salim Quraisy (Probolinggo), Zuman Malaka (Sidoarjo), Khoirul Anam (Bojonegoro) dan Agus Zunaedi (Blitar). Penetapan Tim Formatur tersebut dilaksanakan dan dipilih sesuai AD/ART tata cara pemilihan formatur, dengan sistem tertutup.
