Pemprov Jatim Batalkan Dana Hibah Rp 9 M untuk Museum SBY

Faiq Azmi - detikNews
Senin, 22 Feb 2021 18:57 WIB
Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono
Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono (Foto: Faiq Azmi)
Surabaya -

Dana hibah bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemprov Jatim ke Pemkab Pacitan sebesar Rp 9 miliar dipastikan batal diberikan. Dana itu dugaannya hendak dikucurkan Pemkab Pacitan untuk pembangunan Museum SBY.

Hal itu sesuai surat dari Pemprov Jatim yang ditandatangani Sekretaris Daerah Pemprov Jatim, Heru Tjahjono nomor 910/3050/201.2/2021, tentang penarikan kembali bantuan keuangan khusus Kabupaten Pacitan pada perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2020.

Heru menjelaskan surat tersebut memang ada dan sudah dilayangkan ke Pemkab Pacitan.

"Ada surat memang, kalau memang tidak segera digunakan akan ditarik. Baru akan dikirim lagi saat diperlukan dan secara administrasi terpenuhi," ujar Heru saat dikonfirmasi detikcom, Senin (22/2/2021).

Heru menjelaskan dana hibah BKK tersebut merupakan dana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) tahun 2020.

"Jadi dana itu kan tahun PAPBD 2020. Karena pada saat itu tidak dilakukan pelaksanaan, pembangunan, dan tidak dipergunakan, maka belum sempat dilakukan( belum sempat digunakan anggarannya)," terang Heru.

Simak video 'Indonesia Hadapi Bencana Bersamaan, SBY Ajak Bertobat':

[Gambas:Video 20detik]



Menurut Mantan Bupati Tulungagung tersebut, dana hibah BKK itu kini masuk di APBD 2021. Apabila, dana itu tidak digunakan lagi tahun ini, atau persyaratan penggunaan dana itu tidak memenuhi, maka Rp 9 miliar akan dikembalikan lagi ke Pemprov Jatim.

"Akhirnya, (dana hibah BKK Rp 9 miliar) dimasukkan di APBD tahun 2021. Nanti akan dikembalikan lagi, karena ada di persyaratannya harus sesuai dengan peruntukan," ungkapnya.

Heru memastikan bila penggunaan dana itu tidak sesuai peruntukkan dan tidak memenuhi syarat, maka akan ditarik lagi oleh Pemprov Jatim.

"Kirim surat itu agak lama, tanggalnya saya lupa. Memang begitu kalau tidak memenuhi persyaratan, (dana BKK) akan ditarik. Kalau mau dikembalikan (oleh Pemkab), ya ditransfer ke provinsi. Jadi BKK itu banyak yang gak jadi (digunakan), kalau gak memenuhi syarat ya gak diluncurkan," tandasnya.

Sebelumnya, Heru mengatakan bahwa dana hibah BKK Rp 9 miliar saat ini ada di Pemkab Pacitan. Dana hibah itu tidak spesifik dikhususkan untuk membangun museum SBY saja.

"Ya gak hanya buat museum. Jadi dana BKK itu sesuai peruntukannya Pemkab Pacitan. Mau digunakan apa oleh Pemkab, kami dari Pemprov hanya memberi. Semua ada syaratnya, kalau gak memenuhi syarat, ya gak bisa. Dana itu masih utuh," ungkap Heru pada Selasa (15/2/2021) lalu.

(iwd/iwd)