Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dibudpar) dan Dewan Kesenian Blambangan (DKB) Banyuwangi melakukan klarifikasi terhadap deklarasi Persatuan Dukun Nusantara (Perdunu) dan agenda Festival Santet kepada pengurusnya.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pihak mendesak agar Perdunu mengubah nama organisasi dan istilah Festival Santet. Sebab, hal tersebut memiliki stigma negatif khususnya bagi masyarakat di luar Banyuwangi.
Ketua MUI Banyuwangi KH Muhammad Yamin menyesalkan istilah dukun yang digunakan oleh Perdunu. Sebab, MUI sendiri sudah menerbitkan fatwa yang melarang praktik perdukunan. Hal tersebut tertuang dalam fatwa MUI nomer 2/MUNAS/VII/MUI/6/2005 tentang fatwa larangan perdukunan dan peramalan.
"Dari apa yang sudah dipaparkan Perdunu tadi, sebenarnya tujuannya baik. Namun penggunaan istilah dukun dan santet inilah yang kemudian menjadi polemik," kata kiai Yamin kepada detikcom, Senin (8/2/2021).
"Apalagi MUI sudah menerbitkan fatwa larangan perdukunan. Karena lebih banyak mudaratnya. Ini malah bisa kontra produktif," tambahnya.
Untuk itulah, pihaknya meminta agar Perdunu untuk mengganti nama organisasinya termasuk juga istilah Festival Santet yang menjadi agenda program kerjanya.
"Jangan sampai penggunaan istilah yang tidak tepat, justru mengembalikan citra negatif Banyuwangi sebagai Kota Santet yang dalam sepuluh tahun terakhir mulai hilang," tambahnya.
