Ini Sanksi Pelanggar Prokes PPKM di Surabaya yang Enggan Bayar Denda

Deny Prastyo Utomo - detikNews
Jumat, 22 Jan 2021 20:41 WIB
Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto
Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto (Foto: Deny Prastyo Utomo/File)
Surabaya -

PPKM di Surabaya selama 11 hari telah menjaring banyak pelanggar prokes. Pelanggar prokes yang enggan membayar denda maka data kependudukannya akan diblokir.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan pelanggaran prokes selama PPKM mayoritas didominasi warga yang tidak pakai masker. Kemudian, pelanggaran kedua didominasi karena tidak menjaga kerumunan.

"Di Satpol PP sendiri yang sudah tercatat warga melakukan pelanggaran mencapai 650 orang, BPB Linmas juga mencapai sekitar 600-an. Di kecamatan, laporan terakhir itu juga pelanggar prokes sekitar rata-rata 300-an," kata Eddy kepada detikcom di kantornya, Jumat (22/1/2021).

Eddy menilai pemakaian masker oleh warga masih terlihat abai. Terutama saat berada di kampung dan fasilitas publik. Sedangkan di pusat perbelanjaan atau mal, masyarakat relatif lebih disiplin memakai masker.

"Cuma yang di restoran ini kita juga edukasi agar buka masker pas makan, selesai makan tolong dipakai lagi maskernya. Itu yang sering kita ingatkan kepada mereka. Ketika selesai makan, mereka ngobrol ini tidak pakai masker. Nah ini yang kita ketati juga," ungkap Eddy.

Eddy menegaskan dalam sisa penerapan PPKM ini, pihaknya akan lebih tegas kepada setiap pengunjung kafe dan restoran yang terlihat melepas masker ketika nongkrong ataupun selesai makan.

"Kemarin masih kita tolerir. Sekarang ini di kafe atau restoran setelah selesai makan mereka wajib pakai masker, kalau enggak ya akan kita akan lakukan penindakan, apapun alasannya," ungkap Eddy.

Tak hanya itu, penindakan juga diberikan kepada warga yang tidak menjaga jarak atau berkerumun. Eddy melihat banyak masyarakat yang masih tidak menjaga kerumunan dan tidak menjaga jarak saat beraktivitas.

"Mereka menganggap pakai masker itu selesai, tapi mereka tidak menjaga kerumunan, masih berdekatan, jaraknya kurang dari satu meter. Itu yang juga kita tindak," jelas Eddy.

Dari hasil evaluasi PPKM di Surabaya, kata Eddy, hampir 74 persen pelanggaran itu tidak patuh masker. Kemudian, sekitar 15-20 persen ada di kerumunan dan sisanya terkait interaksi.

"Terus terkait kafe dan restoran itu pelanggaran yang kita temukan adalah terkait dine in 25 persen. Jadi masih ada kafe atau restoran yang melebihi dine in 25 persen. Bahkan, ada yang 50 persen dan lebih. Kalau kita temukan di lapangan kita tindak," jelas Eddy.

Tak hanya restoran dan kafe yang ditemukan masih melanggar protokol kesehatan, namun tempat Hiburan malam seperti rumah karaoke, panti pijat serta diskotek masih ditemukan beroperasi. Sementara dalam Perwali No. 67 Tahun 2020 dan perubahannya di Perwali No. 2 Tahun 2021, selama masa pandemi COVID-19, RHU belum diperbolehkan untuk beroperasi.

"Tempat hiburan umum masih ada yang buka. Kami dari Satpol PP, BPB, dan Linmas, termasuk pihak kecamatan melakukan penindakan termasuk penutupan hiburan malam (yang masih beroperasi). Seperti panti pijat, karaoke dan pub itu sudah kita lakukan penindakan," ungkap Eddy.

Eddy mengungkapkan selama penerapan PPKM ini, jajaran Satpol PP sudah melakukan penghentian kegiatan terhadap 6 RHU yang ditemukan beroperasi. Sedangkan di jajaran Linmas, sudah melakukan penindakan pemberhentian terhadap 7 RHU yang beroperasi.

"Termasuk di kecamatan juga melakukan penghentian kegiatan yang sifatnya RHU," jelasnya.

Menurut Eddy, sanksi administratif yang dibebankan bagi pelanggar protokol kesehatan nominalnya bervariasi. Untuk perorangan denda Rp 150 ribu, sedangkan tempat usaha mulai Rp 500 ribu sampai dengan Rp 25 juta.

"Usaha itu ada juga yang warung kopi itu Rp 500 ribu, usaha menengah itu Rp 1 juta juga ada, kemudian tempat hiburan malam kita denda Rp 5 juta karena masuk (kategori) menengah," lanjut Eddy.

Kasatpol PP Surabaya ini menyebut kafe dan restoran yang melanggar perwali mayoritas berada di wilayah Surabaya Timur dan Selatan. Sedangkan di wilayah Surabaya Utara pelanggar prokes ditemukan di wilayah kampung-kampung.

"Kalau di Surabaya Timur sama Selatan itu (pelanggar prokes) seperti rumah makan, tempat-tempat nongkrong. Yang paling kecil Surabaya Barat," ujar Eddy.

Eddy menjelaskan pelanggar prokes disanksi administratif dengan dilakukan penyitaan KTP dan diwajibkan membayar untuk syarat pengambilannya. Apabila dalam kurun waktu 7 hari mereka tidak melakukan pembayaran, pihaknya kemudian melaporkan ke Dispendukcapil Surabaya untuk dilakukan pemblokiran data kependudukan. Untuk syarat pengambilan KTP sendiri, pelanggar prokes diwajibkan membayar denda administrasi via transfer ke rekening kas daerah.

"Mereka kita kasih waktu 7 hari untuk membayar dan mengambil KTP. Kalau 7 hari tidak diambil, kita laporkan ke Dispenduk untuk dilakukan pemblokiran kalau KTP Surabaya. Untuk KTP luar, nanti Dispenduk akan menghubungi ke Dinas Kependudukan kabupaten/kota dimana dia berasal. Karena yang kita khawatirkan adalah mereka pakai surat keterangan kehilangan (KTP) terus membuat lagi," jelas Eddy.

Eddy menambahkan dari hasil penindakan yang dilakukan Satpol PP selama PPKM ini, total ada sekitar 270 warga yang telah dilakukan pemblokiran KTP dengan rincian 200 ditindak Satpol PP Surabaya dan 70 ditindak Satpol PP kecamatan.

"Setelah 7 hari dilakukan penindakan (apabila tidak diambil KTP-nya), itu kita kirim ke Dispenduk by name by address sama NIK-nya," tandas Eddy.

(iwd/iwd)