.webp)
Anas menargetkan, pusat pelayanan nelayan ini bisa beroperasi dalam sebulan ke depan, mengingat semua stakeholder memberikan respon yang sangat positif.
"Kami berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah sinergis merestui langkah ini. Adanya kemudahan dan fasilitas ini tentu akan membuat nelayan merasa lebih tenang dalam bekerja karena syarat perizinannya terpenuhi," bebernya.
Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Jatim Dewi Nur Setyorini siap mendukung berdirinya pusat pelayanan tersebut. Aplikasi yang sudah dimiliki Pemprov Jatim akan diintegrasikan dengan pusat layanan tersebut.
"Kami setuju sekali. Itu akan memudahkan nelayan mengurus izin. Sebenarnya kami ada aplikasi yang bisa diakses secara online dari manapun, nanti kami jadikan satu di layanan ini," ujarnya.
Dewi mengatakan, permasalahan nelayan sebenarnya ada di kelengkapan dokumen. "Terkadang nelayan menyepelekan kelengkapan dokumen. Dengan pusat pelayanan ini, nelayan didampingi mengurus perizinan," jelasnya.
Kepala UPT UPP Muncar, Supinah, juga mendukung program pusat pelayanan publik khusus nelayan. "Ini sesuai arahan Gubernur agar mempermudah pelayanan publik," tambahnya.
Kepala KSOP Kelas III Tanjung Wangi, Benyamin Ginting, juga menyambut baik inisiasi Banyuwangi untuk memudahkan pelayanan kepada nelayan. "Kami siap berkolaborasi, ini bagian dari memajukan daerah," kata Ginting.
Saat ini ada ribuan kapal nelayan yang belum tersertifikasi. "Target kami, dengan pusat pelayanan ini, enam bulan ke depan akan ada 50 persen lebih kapal yang sudah tuntas izinnya," ujarnya.
(fat/fat)
