.webp)
"Algomerasi itu tidak masalah. Misalnya rumahnya Sidoarjo atau Lamongan tapi kerjanya di Surabaya dan setiap hari PP, itu masuk pengecualian. Tapi kalau orang nggak pernah masuk Surabaya, terus di Surabaya tidak ada urusan itu yang kita cek. Di luar algomerasi yang dicek," ujarnya.
Agar tidak terjadi penumpukan dan kemacetan seperti awal PSBB, pihaknya sudah melakukan antisipasi. Terlebih, Eddy mengatakan, PPKM ini tidak dilakukan seketat PSBB. Di mana semua nopol di luar Surabaya yang tidak memiliki kepentingan dilarang masuk.
"Kalau PSBB pertama kali hampir semua aktivitas dibatasi. Ini kan orang kerja tetap boleh kerja. Kalau di sini kerja terus protokol diterapkan, ya nggak ada masalah, silahkan masuk. Kita pengetatannya di protokol kesehatan dan juga memang ke sini mau kerja, bukan dolan," jelasnya.
Ia mengimbau masyarakat yang berencana masuk atau keluar Surabaya tanpa kepentingan, diminta menundanya. Sebab, angka kasus COVID-19 di Jatim awal tahun ini kembali naik.
"Saya mengimbau masyarakat, sepanjang tidak ada kegiatan dan bisa kita selesaikan di rumah, lebih baik bekerja dari rumah saja," pungkasnya.
(sun/bdh)
