.webp)
"Padahal dengan pendataan yang sudah by name by address seperti di Banyuwangi, hal ini tidak perlu terjadi. Makanya, apa yang dilakukan Banyuwangi menjadi perhatian pusat. Keberhasilan Banyuwangi patut direplikasi di tingkat nasional agar permasalahan data penerima bansos bisa diselesaikan dengan tuntas," kata Hadian.
Banyuwangi telah melakukan berbagai terobosan program kemiskinan yang dilakukan bersinergi dengan banyak pihak. Terobosan itu berhasil menurunkan angka kemiskinan Banyuwangi. Tahun 2010 angkanya mencapai 20,09 persen dan kini turun menjadi 7,52 persen.
"Kami akan melakukan kajian mendalam terkait sistem pengelolaan data kemiskinan. Memang untuk mereplikasi bukan perkara mudah. Diperlukan kajian mendalam terkait inovasi sinkronisasi DTKS dan pendistribusian bansos. Ini sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan yang tepat bagi pemerintah," imbuh Hadian.
Sementara Bupati Anas berterima kasih atas apresiasi dari Wantannas. Anas menuturkan bahwa dalam penanganan kemiskinan, data merupakan senjata utama untuk memastikan program yang tepat sasaran. Dengan data yang dimiliki, pemkab bisa melakukan sejumlah intervensi.
"Kami punya sistem UGD Kemiskinan. Dalam sistem tersebut semua warga miskin terdata by name by address, apa masalah kemiskinannya hingga program apa saja yang sudah mereka terima. Dari situ kami bisa melakukan intervensi secara terukur," jelas Anas.
"Pemkab pun tidak sendirian, kami bersinergi dengan banyak pihak. Apa yang tidak bisa dilakukan pemkab misalnya karena terkait aturan, program tersebut akan diintervensi Baznas ataupun CSR dari pihak lain," kata Anas.
