.webp)
Hal ini terjadi karena sungai di Sidoarjo mengalami penyempitan sekaligus pendangkalan. Banyak bangunan liar di sepanjang bantaran sungai serta sampah yang dibuang ke sungai, sehingga daya tampung berkurang dan kelancaran air terganggu.
Menurut Kelana, normalisasi merupakan pilihan logis yang harus dilakukan. Caranya, melebarkan sungai dengan menertibkan bangunan-bangunan liar yang ada di bantaran sungai. Kelana tidak menutup mata, banyak bangunan di bantaran sungai yang memiliki sertifikat.
"Bisa lah kita bicarakan. Toh ini untuk kepentingan yang lebih luas, kepentingan masyarakat Sidoarjo", jelas Kelana.
Normalisasi akan dilakukan di sungai-sungai utama, seperti Sungai Brantas, Butung, Sidokare dan Ketapang. Sejalan dengan normalisasi sungai, Kelana juga akan membangun dam atau embung di daerah-daerah yang membutuhkan. Dam berfungsi tidak hanya sebagi penampung air, tetapi juga pengatur air.
Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi, karena anggaran pembangunan dam atau embung cukup mahal, sekitar Rp 250 miliar untuk satu dam.
"Pokoknya, segala upaya akan kami ikhtiarkan agar Sidoarjo bebas dari banjir', pungkas Kelana.
(iwd/iwd)
