Ada 42 Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020 Jatim

fai - detikNews
Senin, 26 Okt 2020 22:02 WIB
Komisioner KASN dr Rudiarto Sumarwono
Komisioner KASN dr Rudiarto Sumarwono (Foto: Faiq Azmi)
Surabaya -

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) membeberkan data ada 42 pelanggaran netralitas yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi Jawa Timur. Pelanggaran ini terkait netralitas ASN di Pilkada Serentak 2020.

"Kalau Provinsi Jawa Timur saja ada tiga pelanggaran. Lalu juga ada di beberapa kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun ini," kata Komisioner KASN, dr Rudiarto Sumarwono di Gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim usai sosialisasi tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi berdasarkan regulasi terbaru dan menjelang Pilkada Serentak Tahun 2020, Senin (26/10/2020).

Rudy membeberkan 42 pelanggaran netralitas ASN di Jatim terbanyak ada di Pemkab Kediri dengan total 21 pelanggaran. Kemudian ASN di Pemprov Jatim dan Pemkab Jember dengan masing-masing 3 pelanggaran.

Kemudian Pemkot Surabaya, Pemkab Ponorogo, Pemkab Mojokerto, Pemkab Gresik dengan masing-masing 2 pelanggaran. Lalu Pemkot Pasuruan, Pemkab Situbondo, Pemkab Sidoarjo, Pemkab Pacitan, Pemkab Lumajang, Pemkab Lamongan dan Pemkab Blitar dengan masing-masing 1 pelanggaran.

Pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada tersebut, lanjut Rudy sudah direkom KASN kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk diberi sanksi. PPK sendiri dijabat oleh kepala daerah dalam hal ini untuk tingkat provinsi dijabat gubernur dan kabupaten/kota dijabat oleh bupati/wali kota.

"Jadi KASN sudah punya MOU dengan Bawaslu soal penanganan ASN tidak netral. Awalnya harus ada laporan kepada Bawaslu kab/kota atau provinsi untuk diselidiki dan mencari datanya apakah benar atau tidak. Setelah itu diteruskan ke kita (KASN). KASN akan memanggil yang bersangkutan untuk diminta keterangan," terangnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2