.webp)
"Kami menganalisa bahwa hegemoni politik identitas dan polarisasi politik yang membelah membuat ketidaknetralan ASN semakin memburuk," tambah Amin.
Amin menilai dalam pelaksanaan Pilbup Blitar 2020 tantangannya tambah kompleks. "Politisasi program COVID-19 dan bantuan sosial ini diduga juga melibatkan ASN," ungkapnya.
Masih menurut Amin, netralitas ASN juga telah beralih ke dunia digital. Ruang virtual mulai digunakan untuk mengkampanyekan calon kepala daerah oleh ASN. Hal ini membuat kerja pengawasannya juga tambah rumit.
Meski tantangan yang dihadapi cukup besar, Namun Amin tetap membangun optimisme dengan mengajak para pihak di Kabupaten Blitar untuk bersama mewujudkan netralitas ASN. Bagi Amin, netralitas ASN dapat diwujudkan dengan mengefektifkan implementasi reformasi birokasi dan terus melakukan kerja sosialisasi serta memperkuat literasi digital ASN.
"Reformasi birokrasi harus kita maksimalkan. Pendidikan pemilih tentang urgensi netralitas ASN harus terus kita sosialisasikan. Penguatan literasi digital harus terus kita lakukan," terangnya.
Amin juga berharap adanya kemudahan bagi masyarakat untuk turut melapor dengan jaminan keamanan dan perlindungan hukum. Sementara Bawaslu Kabupaten Blitar, melakukan upaya pengawasan netralitas ASN di jajaran pemkab setempat, melalui Mou dengan Pemkab Blitar, serta membentuk Tim Cyber Patrol.
(fat/fat)
