.webp)
Selain pengembangan jenis sanksi dalam pembatasan kegiatan, dalam Raperda ini juga diatur beberapa hal. Pertama, perluasan konsep bencana dengan memasukkan materi mengenai penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat saat terjadinya bencana baik alam, non alam maupun sosial.
Kedua, pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penanganan bencana sehingga Peraturan Daerah ini dapat menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.
Ketiga, penegasan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penegakan perda dan kebijakan pemerintah daerah melalui dukungan dan kerja sama aparat TNI dan Polri.
Serta keempat, pemberian insentif dan atau penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat, korporasi dan atau pelaku usaha yang memiliki peran dan atau membantu pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana.
Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan apresiasinya kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan atas disetujuinya Raperda ini. Apalagi Raperda ini merupakan inisiatif DPRD dan juga rekomendasi dari Forkopimda Jatim agar ada regulasi yang mengatur penguatan pemerintah daerah dalam menangani keadaan bencana. Baik alam, non-alam maupun sosial.
"Ini menjadi bagian dari sinergi, penguatan, dan dukungan semua elemen untuk bersama-sama menegakkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Termasuk menjadi upaya semua pihak secara bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Jatim," lanjutnya.
Dalam sidang paripurna ini juga disetujui Raperda Provinsi Jawa Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019.
(sun/bdh)
