Round-Up

Menunggu Putusan MA Soal Pemakzulan Bupati Jember

Tim Detikcom - detikNews
Minggu, 26 Jul 2020 10:59 WIB
Bupati Jember Faida
Bupati Jember Faida (Foto file: Yakub Mulyono/detikcom)
Surabaya -

Bupati Jember Faida menjadi sorotan pasca dewan melakukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang disepakati seluruh fraksi. Termasuk fraksi dari partai pendukung Bupati Jember saat maju Pilkada 2015.

Pemakzulan bupati perempuan pertama di Jember itu disebut dipicu beragam hal. Di antaranya mutasi ratusan pejabat yang dinilai ilegal, tidak menjalankan sistem sesuai peraturan, keterlambatan Bupati Jember Faida dalam merespon informasi dari Kemenpan RB tentang penerimaan CPNS tahun 2019. Akibatnya, Jember tidak mendapat kuota.

Selain itu pengesahan APBD kerap kali molor, membuat susunan kelembagaan yang tidak memiliki nomenklatur, tentang proses pengadaan barang dan jasa, ada beberapa gedung ambruk, kemudian pembangunan infrastruktur yang mangkrak.

Faida mempersilakan dewan melakukan HMP. Namun Bupati Jember menegaskan bahwa apa yang dituduhkan dalam pemakzulan, sebelumnya sudah diklarifikasi dalam mediasi yang difasilitasi kemendagri.

"Bagi saya, apa yang dituduhkan dewan itu semuanya sudah diklarifikasi dan sudah mendapat mediasi di kemendagri. Sebelumnya juga sudah melalui Provinsi Jawa Timur," kata Faida kepada wartawan usai mengikuti pengajian di pendopo kabupaten, Kamis (23/7/2020) malam.

Lulusan Unair ini menyebut, di antara hasil mediasi itu menyatakan APBD Jember sudah sah, meski hanya menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Demikian juga tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sudah klir.

Dia pun menilai pemakzulan dirinya tidak lepas dengan momen Pilkada. Apalagi, tambah Faida, dirinya akan maju lagi pada Pilkada Jember yang akan digelar pada 9 Desember. Faida maju melalui jalur independen atau perseorangan.

Pakar politik Universitas Jember (Unej) menilai ada upaya Faida memanfaatkan pemakzulan untuk membangun opini publik dalam rangka meraih simpati masyarakat.

"Ya memang itu bahasa dia untuk memulai bahwa dia dizalimi. Dia mulai membangun opini publik bahwa dirinya sedang dizalimi, dalam konteks bagaimana partai-partai politik itu memakzulkan dia," kata Dosen FISIP Unej M. Iqbal.

Seberapa efektifkah strategi itu untuk meraih simpati masyarakat? "Ya di level-level tertentu masih efektif. Tergantung dari realitas-realitas yang mengikuti, baik sebelum dan sesudahnya," jawab Iqbal.

Kalau realitasnya monolitik atau tunggal, menurut Iqbal itu akan sangat efektif. "Kalau tidak ada masalah terus tiba-tiba dizalimi, wah itu sangat efektif," ujarnya.

Tonton video 'Soal Pemakzulan Bupati Jember, Komisi II DPR Kasih Wejangan':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2