Surabaya -
Bupati Jember Faida menjadi sorotan pasca dewan melakukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang disepakati seluruh fraksi. Termasuk fraksi dari partai pendukung Bupati Jember saat maju Pilkada 2015.
Pemakzulan bupati perempuan pertama di Jember itu disebut dipicu beragam hal. Di antaranya mutasi ratusan pejabat yang dinilai ilegal, tidak menjalankan sistem sesuai peraturan, keterlambatan Bupati Jember Faida dalam merespon informasi dari Kemenpan RB tentang penerimaan CPNS tahun 2019. Akibatnya, Jember tidak mendapat kuota.
Selain itu pengesahan APBD kerap kali molor, membuat susunan kelembagaan yang tidak memiliki nomenklatur, tentang proses pengadaan barang dan jasa, ada beberapa gedung ambruk, kemudian pembangunan infrastruktur yang mangkrak.
Faida mempersilakan dewan melakukan HMP. Namun Bupati Jember menegaskan bahwa apa yang dituduhkan dalam pemakzulan, sebelumnya sudah diklarifikasi dalam mediasi yang difasilitasi kemendagri.
"Bagi saya, apa yang dituduhkan dewan itu semuanya sudah diklarifikasi dan sudah mendapat mediasi di kemendagri. Sebelumnya juga sudah melalui Provinsi Jawa Timur," kata Faida kepada wartawan usai mengikuti pengajian di pendopo kabupaten, Kamis (23/7/2020) malam.
Lulusan Unair ini menyebut, di antara hasil mediasi itu menyatakan APBD Jember sudah sah, meski hanya menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Demikian juga tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sudah klir.
Dia pun menilai pemakzulan dirinya tidak lepas dengan momen Pilkada. Apalagi, tambah Faida, dirinya akan maju lagi pada Pilkada Jember yang akan digelar pada 9 Desember. Faida maju melalui jalur independen atau perseorangan.
Pakar politik Universitas Jember (Unej) menilai ada upaya Faida memanfaatkan pemakzulan untuk membangun opini publik dalam rangka meraih simpati masyarakat.
"Ya memang itu bahasa dia untuk memulai bahwa dia dizalimi. Dia mulai membangun opini publik bahwa dirinya sedang dizalimi, dalam konteks bagaimana partai-partai politik itu memakzulkan dia," kata Dosen FISIP Unej M. Iqbal.
Seberapa efektifkah strategi itu untuk meraih simpati masyarakat? "Ya di level-level tertentu masih efektif. Tergantung dari realitas-realitas yang mengikuti, baik sebelum dan sesudahnya," jawab Iqbal.
Kalau realitasnya monolitik atau tunggal, menurut Iqbal itu akan sangat efektif. "Kalau tidak ada masalah terus tiba-tiba dizalimi, wah itu sangat efektif," ujarnya.
Tonton video 'Soal Pemakzulan Bupati Jember, Komisi II DPR Kasih Wejangan':
[Gambas:Video 20detik]
Sementara kasus pemakzulan ini sendiri tengah digodok di MA. Pihak Inspektorat Jatim sudah berulang kali memediasi antara Bupati Jember dan DPRD, namun hasilnya nihil.
"Ini kan pemakzulan masih diuji di MA. Keputusan masih di MA, kalau politis memang di MA. Apakah nantinya diterima atau ditolak terus dibalikkan ke DPRD Jember, baru ke Gubernur Jatim dan diusulkan ke Mendagri lagi," kata Kepala Inspektorat Jatim, Helmi Perdana Putra.
Helmi menjelaskan laporan dari Inspektorat Jatim kepada Mendagri sudah dilakukan. Salah satunya terkait Bupati Jember yang tidak menindaklanjuti surat dari Mendagri.
"Ya kita laporkan semua, semua pelanggaran kita laporkan, mulai dia (bupati) tidak menindaklanjuti suratnya Mendagri, rekomnya Mendagri dan itu sudah jelas melanggar peraturan perundang-undangan. Tidak merekom hasil pemeriksaan dari Mendagri saja itu juga kesalahan besar," ujar Helmi.
"Saya baca dari media, yang terbaru Mendagri suruh gubernur mediasi lagi antara bupati dan DPRD Jember. Masalahnya sudah jelas, kita sudah mediasi tapi hasilnya masih begitu saja," ujar Helmi di Kantor Gubernur Jatim.
Dia menjelaskan selama berbulan-bulan pihaknya terus memediasi. Tetapi tidak pernah ada titik temu antara DPRD Jember dengan Bupati Faida.
Helmi menambahkan proses mediasi yang dilakukan pihaknya atas perintah Mendagri selalu mentok. Beberapa kali Faida mengklaim masalah telah selesai, namun kenyataannya tidak.
"Terbukti ketika bupati ditanya, ngomongnya sudah. Tapi saat kami cek fisiknya nggak sama. Tindak lanjutnya tidak sama. Kalau bupati kan bisa aja bilang sudah selesai, padahal isinya tidak sesuai," pungkasnya.
Bupati Jember Faida dimakzulkan. DPRD menyebut bupati kelahiran Malang ini melakukan beberapa kesalahan hingga berujung dimakzulkan. Faida yang sebelumnya dikenal sebagai dokter ini disebut melakukan mutasi jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan.
Akibatnya, berdampak luas bagi masyarakat karena berkaitan dengan pelayanan publik. Selain itu Bupati Faida juga disebut membuat susunan kelembagaan yang tidak memiliki nomenklatur. Susunan kelembagaan itu juga tak memiliki dasar hukum.
"Contoh di Dinas Peternakan, di situ ada Kasi Kambing. Dasar membuat Kasi Kambing ini apa...? Nggak ada aturan yang menjadi cantolannya. Kemudian di Dinas Perhubungan ada Kasi Haji. Padahal urusan haji bukan ranah pemerintah daerah," terang Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
