.webp)
DPRD Jember melakukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang kemudian berujung pada pemakzulan pada Bupati Jember Faida. Kepala Inspektorat Jatim, Helmi Perdana Putra mengatakan proses tersebut saat ini sudah di Mahkamah Agung.
"Ini kan pemakzulan masih diuji di MA. Keputusan masih di MA, kalau politis memang di MA. Apakah nantinya diterima atau ditolak terus dibalikkan ke DPRD Jember, baru ke Gubernur Jatim dan diusulkan ke Mendagri lagi," kata Helmi di Kantor Gubernur Jatim, Jumat (24/7/2020).
Helmi menjelaskan laporan dari Inspektorat Jatim kepada Mendagri sudah dilakukan. Salah satunya terkait Bupati Jember yang tidak menindaklanjuti surat dari Mendagri.
"Ya kita laporkan semua, semua pelanggaran kita laporkan, mulai dia (bupati) tidak menindaklanjuti suratnya Mendagri, rekomnya Mendagri dan itu sudah jelas melanggar peraturan perundang-undangan. Tidak merekom hasil pemeriksaan dari Mendagri saja itu kesalahan besar," ujar Helmi.
Tonton video 'Mengenal Bupati Faida yang Dimakzulkan DPRD Jember':
"Karena aturannya bahwa kepala daerah yang diperiksa wajib menindaklanjuti sejak Desember 2019 lo sampai sekarang tak ada tindak lanjut, itu kesalahan besar. Belum lagi APBD yang terlambat," lanjutnya.
Helmi menambahkan, semua pelanggaran tersebut merupakan bentuk egois dari Bupati Jember. Apalagi, tidak ada respons dari Faida.
Baca juga: Bupati Jember: Kami Baik-baik Saja |
"Terlambatnya APBD juga jelas karena upaya egoisme dari bupati. Kita kan sudah di lapangan, kita catat semua pelanggaran. Dan sudah jelas pelanggarannya," pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, DPRD Jember memakzulkan Bupati Jember Faida. Pemakzulan dilakukan saat sidang paripurna penyampaian Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Rabu (22/7/2020).
