Catat! Pemprov Jatim Terapkan Istilah Baru Kemenkes Bagi ODP, PDP dan OTG

Hilda Meilisa Rinanda - detikNews
Jumat, 17 Jul 2020 15:37 WIB
Jumlah pasien positif Corona di Jatim yang sembuh bertambah 241. Tambahan pasien yang sembuh hari ini lebih banyak dari tambahan kasus positif COVID-19.
Gubernur Khofifah/Foto file: Faiq Azmi
Surabaya -

Pemprov Jawa Timur menerapkan istilah baru untuk penyebutan orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang tanpa gejala (OTG) COVID-19. Istilah ini yang kini diterapkan Kementerian Kesehatan.

Beberapa waktu lalu terbit Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Istilah ODP diganti menjadi Kasus Suspect, PDP diganti dengan Kasus Probable dan OTG berganti menjadi Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala atau Asimptomatik.

"Jatim segera melakukan penyesuaian, agar data dan laporan yang disampaikan sinkron dengan pemerintah pusat," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (17/7/2020).

Khofifah menambahkan, setelah menerima salinan Kepmenkes, Pemprov Jatim segera bergerak cepat dengan mensosialisasikannya kepada seluruh dinas kesehatan kabupaten atau kota, dan rumah sakit rujukan. Hal ini agar tidak terjadi kebingungan.

"Segera kami sosialisasikan agar seluruh masyarakat bisa beradaptasi dengan istilah baru tersebut. Jangan sampai di lapangan terjadi kebingungan dan kesalahan penyebutan dan pemahaman karena dampaknya pada angka kasus daerah," imbuhnya.

Perubahan istilah ini juga dilakukan pada website yang menjadi kanal komunikasi penyebarluasan informasi COVID-19. Yakni di https://infocovid19.jatimprov.go.id. Perubahan tengah dilakukan secara bertahap dengan masa transisi selama 1 minggu.

Khofifah juga berkoordinasi secara virtual dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris. Secara khusus, Khofifah meminta BPJS Kesehatan memberikan asistensi atau pendampingan ke berbagai RS Rujukan COVID-19 Jatim sebagai upaya penanganan permasalahan klaim pasien yang sering terjadi.

"Sehingga proses yang masih terkendala, khususnya dalam hal reimburse-nya bisa segera dipercepat. Jangan sampai timbul selisih paham saat RS mengajukan klaim atas pasien COVID-19 agar semua pihak dapat melaksanakan tugas dengan baik," pungkas Khofifah.

(sun/bdh)