Ini Alasan Ketua DPRD Pimpin Sidang Paripurna HUT Kota Malang

Malang - Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim memimpin sidang paripurna istimewa HUT ke-104 Kota Malang. Dia punya alasan mengapa hadir, meski harus berhadapan dengan KPK.

Abdul Hakim adalah salah satu tersangka kasus suap APBD-Perubahan tahun 2015. Dia dipanggil KPK, Kamis (29/3/2018) lalu, bersama empat anggota DPRD lain yang juga berstatus sama.

Baca juga: Korupsi Massal di Kota Malang, Pengamat Politik: Ini Tragedi

"Kami melalui kuasa hukum meminta kepada KPK, untuk menunda pemanggilan. Karena kami ingin menghadiri agenda sidang paripurna istimewa memperingati HUT Kota Malang, yang digelar hari ini. Ternyata disetujui," ungkap Hakim kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Malang Jalan Tugu, Senin (2/4/2018).

Dia mengaku dirinya bersama anggota DPRD mendapat panggilan, Kamis (29/3/2018), menyanggupi besok (selasa) hadir memenuhi panggilan penyidik anti rasuah itu.

Baca juga: Terganjal Korupsi Massal, Jadi Kado Pahit HUT ke-104 Kota Malang

"Tapi baru saja ada surat dari KPK, panggilan kami diberikan pada Jumat nanti," beber politisi PDI Perjuangan ini.

Dia berharap, DPRD sebagai lembaga representasi masyarakat Kota Malang harus tetap ada dan menjalankan fungsi dan tugasnya. Siapapun yang memimpin nanti, harus benar-benar mengemban amanah rakyat.

Baca juga: Mendagri soal Korupsi Massal di Malang: Perencanaan Harus Clear

"Soal pergantian pimpinan dewan, sudah diatur dalam tatib. Siapapun yang memimpin nanti, harus meneruskan fungsi dan tugas lembaga (DPRD), ini. Kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan parpol serta eksekutif untuk membahas itu," terangnya.

Hakim juga menyampaikan pesan dari koleganya yang kini menjadi tahanan KPK. Mereka menginginkan ada perhatian dari semua pihak dan mengedepankan azas praduga tak bersalah.

Baca juga: Korupsi Massal di Kota Malang, Pengamat: Bukti Kegagalan Parpol

"Tolong masyarakat jangan langsung menjustice, bahwa kami ini bersalah, nanti biar dibuktikan dalam persidangan. Teman-teman DPRD yang kini menjalani penahanan KPK, berpesan kepada saya agar disampaikan, jangan meninggalkan atau mengabaikan mereka. Partai harus hadir mendampingi, jangan langsung PAW," tandasnya.

KPK menetapkan 19 tersangka suap APBD-Perubahan tahun anggaran 2015. 18 Tersangka adalah anggota DPRD, salah satunya cawalkot Yaqud Ananda Gudban.

Baca juga: Proyek Jembatan ini Cikal Bakal Terbongkarnya Korupsi Massal

Selain mereka, wali kota non aktif juga cawalkot Moch Anton, mantan ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan Bangunan Jarot Edi Sulistyo.

Dari jumlah itu, 11 anggota DPRD sudah ditahan. Tinggal Ketua DPRD Abdul Hakim bersama empat anggotanya yang meminta penundaan panggilan. (fat/fat)