Korupsi Massal di Kota Malang, Pengamat Politik: Ini Tragedi

Malang - Masyarakat Kota Malang baru-baru ini dikejutkan dengan penetapan tersangka wali kota non aktif Moch Anton dan 18 anggota DPRD, yang terlibat korupsi massal pembahasan APBD-Perubahan 2015.

Moch Anton menjadi cawali petahana dan juga Yaqud Ananda Gudban yang merupakan rivalnya merebut kepemimpinan lima tahun mendatang, turut menjadi tersangka.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, melihat ini sebuah tragedi atau bencana bagi Kota Malang. Bila semua terbukti dan dilanjutkan dengan penahanan.

BACA JUGA: Korupsi Massal di Kota Malang

Maka akan runtuh kepercayaan masyarakat terhadap para calon wali kota begitu juga anggota DPRD ketika nanti kembali mengikuti Pemilihan Legislatif 2019.

"Jika benar ini tragedi, bayangkan bila mereka terbukti dan KPK melakukan penahanan, Padahal sekarang tengah dalam proses Pilkada," ucapnya berbincang dengan detikcom, Kamis (22/3/2018).

Menurut dia, isu korupsi merupakan isu paling berpotensi menurunkan angka kepercayaan masyarakat. Karena berdasarkan hasil survei, masyarakat cenderung menginginkan serta memilih calon pemimpin yang jujur, selain dekat dengan rakyat.

Baca juga: Jejak Korupsi Massal: Cek Pelawat hingga Suap APBD Malang

"Isu korupsi, sangat cepat menurunkan angka elektabilitas. Apalagi ini momennya Pilkada dan akan fatal jika memang mereka terlibat," ungkap Ketua Program Magister Ilmu Sosial FISIP Universitas Brawijaya ini.

Beban berat akan ditanggung calon wakil wali kota saat mereka berjuang memetik simpati masyarakat. Masyarakat tentunya akan menaruh kekecewaan besar, meski belum secara resmi dinyatakan terlibat maupun terbukti.

Begitu juga dengan partai pengusung, yang wajib ekstra keras di masa kampanye saat ini. Penanganan KPK terus berlanjut menjadi preseden buruk bagi pemerintahan dan legistlatif Kota Malang.

"Calon wakil akan menanggung beban, begitu juga dengan parpol pengusung. Butuh strategi dan kerja keras untuk mengambil kepercayaan masyarakat, yang tentunya tahu dengan proses penanganan hukum yang kini berjalan di Kota Malang," sebutnya.

Baca juga: KPK: Kasus Wali Kota dan DPRD Malang Adalah Korupsi Massal

Bagi dia, ini merupakan potret kegagalan parpol dalam merekrut dan mengusung figur maju di Pilkada. Elektabilitas menjadi acuan utama, yang justru hasilnya menjerumuskan.

"Jadi acuan hanya elektabilitas, semestinya intergritas. karena jika elektabilitas menjadi tirani pencalonan, seperti saat ini akan lewat. Karena parpol hanya melihat angka elektabilitas menjadi indikator utama,".

"Padahal dibalik itu yang bisa menghentikan elektabilitas adalah angka intergritas. Jadi penting adalah politik intergritas, bukan hanya mendongkrak elektabilitas saja," tandasnya.

Moch Anton maju kembali di pertarungan Pilwali Malang 2018 berpasangan dengan Syamsul Mahmud. Keduanya diusung PKB, PKS, Gerindra serta Perindo dan mendapatkan nomor urut dua. (bdh/bdh)