.webp)
Delapan unit mobil dinas (mobdin) pimpinan DPRD Kabupaten Klaten ditarik Pemkab dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Klaten menyebut hal ini pertama kali terjadi sepanjang sejarah.
Ketua Fraksi PAN DPRD Klaten Darmadi mengatakan dirinya sempat mempertanyakan penarikan mobil dinas itu kepada pimpinan DPRD.
"Saat rapat pimpinan DPRD dan fraksi saya tanyakan dan pimpinan dewan membenarkan. Bukan mengembalikan tapi mobil ditarik eksekutif, karena eksekutif sangat membutuhkan," kata Darmadi di DPRD Klaten, Rabu (5/1/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akhirnya diberikan tapi saya tanyakan dasarnya apa menarik mobil. Dasar aturan bahwa pimpinan dewan itu melekat jabatan sebagai pimpinan berhak difasilitasi mobil dinas, sepanjang sejarah baru kali ini mobil dinas kok ditarik eksekutif," lanjut Darmadi.
Delapan mobil dinas itu yakni tiga unit Toyota Kijang Innova, tiga unit Honda CR-V, satu sedan Nissan Teana dan satu Toyota Fortuner.
Menurut Darmadi, pimpinan DPRD membawa marwah bagi lembaga dan anggotanya. Jika tidak menggunakan mobil dinas saat kegiatan dinas, ia menyebut anggota akan malu.
"Kalau tidak menggunakan mobil dinas saat kegiatan protokoler, selaku anggota kan kita malu. Meskipun punya mobil masing-masing tapi kan mobil melekat jabatan, tapi karena pimpinan baik hati ya monggo lah," terang Darmadi.
Darmadi menambahkan bahwa dari penjelasan pimpinan DPRD, mobil itu usianya sudah lebih lima tahun dan menghendaki penggantian. Tapi karena belum ada anggaran dan eksekutif membutuhkan akhirnya diberikan untuk dipakai OPD.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Klaten Edi Sasongko mengatakan bahwa penarikan mobdin pimpinan dewan sudah sesuai aturan. Dirinya selaku ketua fraksi tidak ingin berpolemik.
"Kalau menurut saya, kalau ditarik itu sudah sesuai aturan dan ada suratnya monggo lah. Kalau alasannya begitu (OPD butuh), saya selaku ketua fraksi mendukung program pemerintah Kabupaten Klaten," kata Edi.
Diwawancarai terpisah, Sekretaris DPRD Klaten Anang Widjatmoko mengatakan ada surat resmi dari Pemkab Klaten terkait penarikan mobil dinas pimpinan tersebut. Isinya ada opsi penarikan mobil dinas untuk dimanfaatkan OPD.
"Iya ada suratnya. Intinya saya menindaklanjuti surat dari sekda," ungkap Anang di kantornya hari ini.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak juga 'Mobdin Baru Seharga Rp 2,5 M Disorot, Bupati Polman Minta Maaf':
Ditanya soal tunjangan transportasi bagi pimpinan DPRD setelah tidak menggunakan mobil dinas, Anang enggan berkomentar. Termasuk berapa nominal tunjangan transportasi itu.
"Saya no comment," imbuhnya singkat.
Diberitakan sebelumnya, delapan mobil dinas pimpinan DPRD Klaten ditarik Pemkab. Pemkab Klaten beralasan penarikan mobdin dilakukan untuk memenuhi kebutuhan OPD.
"Jadi bukan pengembalian tapi ditarik Pemkab. Jadi Pemkab berkirim surat ke kita, karena membutuhkan mobil," ujar Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Selasa (4/1).
Menurut Hamenang, mobil dinas tersebut usianya sudah lebih lima tahun. Namun dalam kondisi pandemi ini tidak memungkinkan dilakukan pengadaan.
Oleh karena pimpinan punya mobil pribadi dan ada OPD Pemkab yang lebih membutuhkan, lanjutnya, mobdin ditarik agar bisa lebih bermanfaat. Hamenang menyebut setelah kondisi membaik baru bisa diadakan pembelian.
