.webp)
Delapan unit mobil dinas pimpinan DPRD Kabupaten Klaten ditarik Pemkab. Pemkab Klaten beralasan penarikan mobdin dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Jadi bukan pengembalian tapi ditarik Pemkab. Jadi Pemkab berkirim surat ke kita, karena membutuhkan mobil," ujar Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada detikcom di kantornya, Selasa (4/1/2022).
Menurut Hamenang, delapan mobil dinas itu usianya sudah lebih lima tahun. Namun dalam kondisi pandemi ini tidak memungkinkan dilakukan pengadaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk pengadaan baru APBD tidak memungkinkan. Di sisi lain, ada OPD Pemkab yang membutuhkan, akhirnya setelah rembuk bersama mobil ditarik, wong kita mobil pribadi juga ada," kata Hamenang.
Oleh karena pimpinan punya mobil pribadi dan ada OPD Pemkab yang lebih membutuhkan, lanjutnya, mobdin ditarik agar bisa lebih bermanfaat. Hamenang menyebut setelah kondisi membaik baru bisa diadakan pembelian.
"Kalau kondisi membaik dan pandemi sudah tidak ada monggolah kalau ada pengadaan lagi. Selama ini toh jarang dipakai sehingga asas kemanfaatannya kurang. Sementara OPD lain butuh dan daripada membeli lagi, akhirnya ditarik," papar Hamenang.
Dimintai konfirmasi, Sekretaris DPRD Klaten Anang Widjatmoko membenarkan penarikan mobil dinas pimpinan DPRD itu. Penarikan itu dasarnya ada surat dari Pemkab.
"Iya betul (ditarik). Ada suratnya dari Pemkab tapi saya lupa nomor dan tanggal suratnya," ucap Anang.
Ditemui secara terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemkab Klaten M Himawan Purnomo menjelaskan yang ditarik hanya mobil pimpinan DPRD. Jumlahnya delapan unit.
"Ada delapan dari 4 pimpinan DPRD, tiga Innova, tiga CR-V, satu sedan Teana dan satu Fortuner. Sudah diserahkan sejak akhir Desember lalu," jelas Himawan pada detikcom.
Berdasarkan pantauan detikcom, lokasi parkir mobil pimpinan DPRD sudah kosong. Sementara delapan unit mobdin itu sebagian sudah terparkir di basemen gedung Pemkab Klaten.
"Jadi dalam rangka optimalisasi aset, kita kirim surat agar dikomunikasikan bagaimana jika mobil pimpinan digunakan OPD Pemkab. Karena untuk pengadaan baru di tengah pandemi berisiko menjadi sorotan publik," papar Himawan.
Delapan mobil itu, lanjutnya, akan digunakan staf ahli bupati, asisten dan beberapa OPD. Himawan menyebut OPD sangat membutuhkan mobdin tersebut, sebab beberapa mobdin milik OPD kondisinya sudah sering rusak.
"OPD beberapa mobil sering rusak. Nanti untuk staf ahli, asisten, inspektorat dan Satpol PP dan serah terima sudah dilakukan akhir Desember dengan berita acara," imbuh Himawan.
Simak juga 'Warga Klaten Demo Protes Gugatan Ganti Rugi Tol Yogya-Solo':
