Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Purworejo mengabulkan gugatan warga terdampak pembangunan Bendungan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Majelis hakim menyatakan proses penilaian ganti rugi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) selaku panitia pengadaan tanah terbukti cacat hukum.
Sidang dengan nomor perkara No. 8/Pdt.G/2020/PN Pwr itu dipimpin oleh Anshori Hironi selaku ketua majelis dengan hakim anggota Samsumar Hidayat dan John Ricardo.
"Mengadili, satu mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Dua, menyatakan bahwa adanya cacat hukum atas pelaksanaan hasil persetujuan dan atau kesepakatan oleh para tergugat atas nilai ganti kerugian dengan para penggugat yang tidak sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum," kata Anshori Hironi saat membacakan hasil putusan sidang di PN Purworejo, Jalan Tentara Pelajar KM 04, Purworejo, Kamis (9/9/2021).
Majelis hakim juga menyatakan proses penilaian penetapan ganti rugi para tergugat, dalam hal ini BPN dan KJPP cacat hukum. Kedua tergugat pun dibebankan biaya perkara.
"Menyatakan bahwa proses penilaian penetapan ganti Kerugian yang telah dilaksanakan oleh para tergugat dari pertama cacat hukum karena adanya ganti kerugian lainnya yang belum dilaksanakan atau dinilai untuk para penggugat dan menyeluruhnya, karena sudah melebihi batas 30 hari kerja Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo," terangnya.
"Empat, menghukum turut tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.439.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); enam, Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya," lanjutnya.
Terkait putusan ini, pihak penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya yakni Hias Negara dan Agus Triatmoko mengaku menerima hasil putusan tersebut. Sementara pihak tergugat mengaku masih pikir-pikir dan akan berkoordinasi terlebih dahulu apakah akan menerima hasil putusan atau akan mengajukan banding.
"Kami masih pikir-pikir dulu dan akan berkoordinasi apakah nantinya akan banding atau tidak," ucap kuasa hukum para tergugat, Suroso saat ditemui detikcom usai sidang.
Selanjutnya pembina masyarakat terdampak Bendung Bener sarankan BPN-KJPP tak ajukan banding..
