Pemkab Karanganyar, Jawa Tengah, memberikan bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp 300 ribu kepada ratusan PKL terdampak PPKM Darurat. Sumber dana dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Namun di amplop, tertera tulisan nama Bupati Karanganyar Juliyatmono dan istrinya, yang juga anggota DPRD setempat, Siti Khomsiyah.
Pembagian bansos tunai tersebut dilakukan di kantor Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (Disdagnakerkop dan UKM) Karanganyar, sejak Senin (19/7). Tak kurang dari 840 PKL terdampak PPKM Darurat mendapatkan bantuan masing-masing Rp 300 ribu.
Berikut 9 Fakta di balik heboh amplop bansos Baznas tertera nama Bupati Karanganyar dan istri:
1. Potensi pidana mengintai bupati
Pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, menilai hal tersebut berpotensi masuk ke ranah pidana. Agus menyebutkan bahwa pengelolaan zakat sudah diatur secara khusus di UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurutnya, hanya Baznas yang boleh mengumpulkan hingga menyalurkan dana dari masyarakat.
"Di pasal 1 angka 7 dan 8 disebutkan Baznas adalah lembaga yang dibentuk masyarakat memiliki tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jadi yang berhak melakukan itu adalah Baznas," kata Agus saat dihubungi detikcom, Kamis (22/7).
Sementara di Karanganyar, penyaluran bansos Baznas itu seakan-akan dilakukan oleh Bupati Karanganyar karena tertulis nama Juliyatmono beserta istrinya di amplop. Agus pun menilai hal tersebut bisa saja masuk dalam kategori kejahatan.
Dalam Pasal 37 di UU nomor 23 tahun 2011 dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjamin, menghibahkan, menjual dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.
Kemudian di Pasal 38 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.
"Kalau bupati mendistribusikan zakat itu untuk UMKM melanggar ketentuan pasal 37 dan 38 karena itu harus Baznas. Seolah-olah itu miliknya karena menggunakan namanya, itu tidak boleh karena ada ketentuan pidana dan administrasi. Masyarakat bisa melaporkan ke polisi," ujar dia.
2. Dugaan kampanye terselubung istri bupati
Menurutnya, aturan dibuat sedemikian rupa untuk menghindari tindakan tidak bertanggung jawab. Salah satunya memanfaatkan dana masyarakat untuk kepentingan politik.
"Jangan sampai digunakan pencitraan, seakan-akan bupati dermawan. Apalagi untuk pencitraan politik, supaya terlihat baik, lalu partainya menang, istrinya bisa terpilih di Pilkada selanjutnya," ujar Pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto.
Seperti diketahui Juliyatmono adalah kader Partai Golkar yang sudah dua kali menjabat sebagai bupati di Karanganyar.
3. Amplop pembungkus bansos diganti
Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM (Disdagnakerkop UKM) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah akhirnya menghentikan penggunaan amplop bantuan sosial (bansos) bertuliskan nama Bupati Karanganyar Juliyatmono dan istrinya Siti Khomsiyah. Bansos tunai hari ini diberikan dengan menggunakan amplop polos.
"Tidak hanya hari ini. Kemarin, begitu mengetahui (amplop bertuliskan nama bupati dan istri), kami langsung setop. Kami ganti dengan amplop polos," ujar Kepala Disdagnakerkop UKM Karanganyar, Martadi, kepada wartawan, Kamis (22/7).
Martadi sendiri menyebut penggunaan amplop bertuliskan nama bupati dan istri tersebut sebagai kekeliruan. Dirinya mengaku tidak mengetahui stafnya memakai amplop tersebut saat pembagian bansos tunai.
"Saya tidak cek sampai ke sana. Begitu dapat laporan langsung saya hentikan saya ganti (amplop polos)," kata dia.
4. Bukan kontroversi pertama
Sebelum ramai kontroversi amplop dana bansos di Karanganyar bertuliskan namanya dan sang istri, tahun 2019 Juliyatmono juga sempat menghebohkan publik saat dirinya mendapatkan mobil dinas baru berupa Jeep Wrangler Rubicon senilai hampir Rp 2 miliar.
Saat itu, Juliyatmono menampik jika mobil dinas Jeep Wrangler Rubicon adalah usulan dirinya. Namun demikian, dia juga tak menolak jika diberi mobil dinas seharga Rp 1,9 miliar itu.
"Karena sudah selesai (lelang), ya dipakai dong. (Mobil lama) masih dipakai, bisa untuk tamu," ujar dia.
Meski banyak pihak menyayangkan keputusan membeli mobdin baru ini, Pemkab Karanganyar bergeming. Selasa (24/12/2019) mobil mewah tersebut datang.
Yuli mengaku tak canggung mengendarai mobil barunya. Dia pun sudah mencoba berkendara sendiri.
"Biasa (tidak canggung)," ujar Juliyatmono saat itu.
Selanjutnya: penerima bingung, DPRD akan panggil Baznas
Lihat juga Video: PPKM Darurat Diperpanjang, Pemerintah Siapkan Anggaran Bansos Rp 55,21 T
