Nama Bupati Karanganyar-Istri di Bansos Baznas, Pakar UNS: Potensi Pidana!

Bayu Ardi Isnanto - detikNews
Kamis, 22 Jul 2021 15:18 WIB
Amplop bansos Karanganyar bertulis nama istri bupati
Amplop bansos Karanganyar dari dana Baznas bertulis nama Bupati Karanganyar dan istri (Foto: Istimewa)
Solo -

Nama Bupati Karanganyar, Juliyatmono, beserta istri yang tertera pada amplop bantuan sosial (bansos) tunai dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menjadi polemik. Pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, menilai hal tersebut berpotensi masuk ke ranah pidana.

Agus menyebutkan bahwa pengelolaan zakat sudah diatur secara khusus di UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurutnya, hanya Baznas yang boleh mengumpulkan hingga menyalurkan dana dari masyarakat.

"Di pasal 1 angka 7 dan 8 disebutkan Baznas adalah lembaga yang dibentuk masyarakat memiliki tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jadi yang berhak melakukan itu adalah Baznas," kata Agus saat dihubungi detikcom, Kamis (22/7/2021).

Sementara di Karanganyar, penyaluran bansos Baznas itu seakan-akan dilakukan oleh Bupati Karanganyar karena tertulis nama Juliyatmono beserta istrinya di amplop. Agus pun menilai hal tersebut bisa saja masuk dalam kategori kejahatan.

Dalam Pasal 37 di UU nomor 23 tahun 2011 dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjamin, menghibahkan, menjual dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Kemudian di Pasal 38 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

"Kalau bupati mendistribusikan zakat itu untuk UMKM melanggar ketentuan pasal 37 dan 38 karena itu harus Baznas. Seolah-olah itu miliknya karena menggunakan namanya, itu tidak boleh karena ada ketentuan pidana dan administrasi. Masyarakat bisa melaporkan ke polisi," ujar dia.

Menurutnya, aturan dibuat sedemikian rupa untuk menghindari tindakan tidak bertanggung jawab. Salah satunya memanfaatkan dana masyarakat untuk kepentingan politik.

"Jangan sampai digunakan pencitraan, seakan-akan bupati dermawan. Apalagi untuk pencitraan politik, supaya terlihat baik, lalu partainya menang, istrinya bisa terpilih di Pilkada selanjutnya," ujarnya.

Agus juga menyoroti pengelolaan zakat Baznas yang menurutnya masih cenderung tertutup. Baznas diminta menjelaskan secara terbuka terkait penggunaan dana masyarakat.

"Misalnya penyaluran untuk COVID-19 kan sebetulnya pengalihan fungsi, pasti ada argumentasi kenapa dialihkan untuk COVID. Lalu kenapa diberikan ke UMKM, UMKM yang mana, jangan-jangan hanya konstituen bupati. Lalu kenapa Rp 300 ribu, untuk apa saja, kenapa didistribusikan bupati. Harus jelas, terbuka, transparan dan akuntabel," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Karanganyar, Jawa Tengah, memberikan bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp 300 ribu kepada ratusan PKL terdampak PPKM Darurat. Sumber dana dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Namun Di amplop, tertera tulisan nama Bupati Karanganyar Juliyatmono dan istrinya, yang juga anggota DPRD setempat, Siti Khomsiyah.

Selengkapnya di halaman selanjutnya...

Simak juga 'LaporCOVID-19 Bicara Soal Potensi Praktik Korupsi di Dunia Kesehatan':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2