Klaten -
Nama gedung Grha Megawati yang sedang di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ramai disebut di media sosial belakangan ini. Nama gedung senilai Rp 90 miliar itu disinggung saat netizen ramai membahas pembangunan museum SBY.
Bupati Klaten terpilih, Sri Mulyani, angkat bicara berkaitan pembangunan gedung itu. Mulyani menilai gedung itu layak dinamakan Grha Megawati.
"Gedung itu memang Grha yang rencananya kalau memang diperkenankan oleh Ibu Megawati, akan saya namai Grha Megawati. Karena gedung itu memang sangat layak lah kalau dinamai sesosok Ibu Megawati, presiden ke-5 RI agar orang tahu sejarah," jelas Sri Mulyani pada detikcom, Jumat (19/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani adalah Bupati Klaten periode 2015-2020. Dalam pencalonannya di Pilkada Serentak 2020 lalu, politisi PDIP tersebut kembali terpilih sebagai bupati namun saat ini belum dilantik.
Gedung tersebut, menurut Sri Mulyani merupakan gedung serbaguna yang selama pembangunanya tidak ada aturan yang dilanggar. Dari proses perencanaan, penganggaran sampai pelaksanaan sudah sesuai aturan.
"Mulai proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan semua sudah sesuai aturan. Dan kami pada saat akan membangun juga ada survei dan mayoritas masyarakat mendukung," terang Sri Mulyani.
Lebih lanjut dikatakan Sri Mulyani, masyarakat mendukung sebab memang belum ada gedung di Klaten yang memadai untuk acara besar. Dengan kapasitas ribuan orang dan lahan parkir yang luas.
"Karena Pemda dan Klaten sendiri belum ada gedung yang layak dengan kapasitas 3.000 dan lahan parkir yang memadai. Intinya itu gedung untuk masyarakat," papar Sri Mulyani.
Dari sisi anggaran, tegas Mulyani, pembangunan gedung itu murni dibiayai APBD. Tidak ada sumber dari pihak lain.
"Anggaran murni dari APBD, tidak ada pihak lain, Grha Megawati ini didanai murni APBD. Rencana peresmian memang tidak sesuai target karena ada pandemi," sambung Sri Mulyani.
Gedung itu, imbuh Sri Mulyani, mestinya tahun 2020 sudah selesai tapi karena ada pandemi dan penanganan COVID akhirnya tahun ini baru disempurnakan lagi. Tahun 2022 rencananya akan diselesaikan.
"Insyaallah kalau ada anggaran longgar tahun depan kami selesaikan semua. Tahun ini baru menyelesaikan masjid dan ruang cateringnya tapi kalau selesai total lengkap ya habisnya sekitar Rp 88 miliar-Rp 90 miliar," jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani sebut pembangunan gedung itu bukan untuk kepentingan politik...
Sri Mulyani menyebut pembangunan gedung itu bukan untuk kepentingan politik.
"Gedung itu jangan dikaitkan politik. Bahwa Bu Mega yang saat itu presiden, saat ini ketua partai, kebetulan saya kepala daerah juga ketua partai jangan dikaitkan, karena gedung itu bukan untuk acara politik," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan gedung yang dibangun Pemkab Klaten dengan dana APBD itu merupakan gedung umum. Gedung itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
"Gedung itu, siapapun yang mau memanfaatkan boleh. Karena dibangun memang untuk masyarakat," ucap Sri Mulyani.
Gedung yang akan dinamai Grha Megawati itu juga bisa dimanfaatkan oleh warga di luar Klaten. Rencananya gedung serbaguna itu bakal dikelola BUMD.
"Boleh , boleh (dari luar Klaten). Semua masyarakat boleh dan nanti harapannya bisa dikelola badan usaha milik daerah (BUMD)," sambung Sri Mulyani.
Penggunaan gedung ini nantinya bakal dikenakan retribusi. Sri Mulyani mengatakan dengan dikelola BUMD, gedung sergabuna ini bakal memberikan sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) ke Pemkab Klaten.
"Gedung itu akan dikelola BUMD. Nanti akan kita tarik retribusi pemanfaatannya tapi karena milik pemerintah daerah tentu besarnya retribusi berbeda dengan milik pihak lain," ucap Sri Mulyani.
Dia pun berharap pembangunan gedung serbaguna yang bakal diberi nama Grha Megawati itu tidak menjadi polemik.
"Ya saya minta masyarakat tidak menjadikan ini (pembangunan gedung) sebagai sesuatu yang ribet. Karena ini dibangun memang untuk masyarakat, gedung serbaguna untuk masyarakat," ucap Sri Mulyani.
Dikatakan Sri Mulyani sekali lagi, gedung itu merupakan milik dan untuk masyarakat. Kebetulan saja, kata dia, rencana namanya memakai nama sosok Megawati.
"Intinya gedung itu untuk masyarakat. Yang memang namanya akan kami pakai untuk sosok seorang kepala negara wanita pertama di Indonesia," sambungnya.
Diwawancara terpisah, Ketua Komisi 3 DPRD Klaten yang membidangi pembangunan, Basuki Effendi, mengatakan saat paparan pembangunan, gedung di Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, itu merupakan gedung serbaguna.
"Gedung itu gedung serbaguna. Peruntukannya tidak hanya untuk hajatan pernikahan tapi untuk acara lainnya dengan kapasitas tampung 3.000 orang," kata Basuki pada detikcom.
Gedung serbaguna itu, lanjut Basuki, dibiayai APBD sejak 2018. Pembangunannya dilakukan bertahap.
"Pembiayaannya bertahap. Tahun ini seingat saya Rp 29 miliar dan tahun depan sekitar Rp 7 miliar untuk penyempurnaan," terang Basuki.
Komisi 3 DPRD Klaten, imbuh Basuki, sejak awal berharap Grha Megawati itu dapat dimanfaatkan masyarakat Klaten khususnya. Sebab selama ini belum ada gedung dengan kapasitas banyak di Klaten.
"Harapannya gedung itu bisa dimanfaatkan masyarakat Klaten. Selama ini masyarakat jika ada acara menyewa ke swasta yang tentu mahal sehingga dengan gedung ini bisa membantu masyarakat," pungkas Basuki.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
