Bupati Sragen mengeluarkan peraturan bupati (Perbup) yang mengatur denda bagi pelanggar protokol kesehatan virus Corona atau COVID-19. Pemberlakuan denda berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 2,5 juta tersebut akan mulai diterapkan Senin (14/9) pekan depan.
"Perbupnya sudah mulai berlaku 1 September lalu. Namun kebijakan pimpinan dan gugus tugas COVID-19, masih diberikan waktu untuk sosialisasi sampai dengan pertengahan September," ujar Kabag Hukum Pemkab Sragen, Muh Yulianto, saat dihubungi detikcom, Selasa (8/9/2020).
Yuli, sapaan akrabnya, menerangkan Perbup bernomor 54/2020 tersebut mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Sragen. Sesuai perbup ini, pelanggaran terhadap protokol kesehatan baik perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan akan mendapatkan sanksi.
"Penerapan sanksi akan diberikan petugas di lapangan sesuai jenis dan tingkat kesalahan. Leading sector-nya adalah Satpol PP," jelasnya.
Menurut Yuli, sanksi yang diberikan bisa berupa teguran lisan dan/atau tertulis, kerja sosial sesuai jenis dan tingkat kesalahan dalam bentuk membersihkan fasilitas umum, ataupun denda. Sementara sanksi tingkat selanjutnya yakni penghentian sementara operasional usaha hingga pencabutan izin usaha.
"Untuk sanksi denda juga bermacam-macam. Dari Rp 50 ribu untuk perorangan yang ketahuan tidak memakai masker hingga Rp 2,5 juta untuk perusahaan swasta, toko atau swalayan maupun perhotelan yang tidak menerapkan protokol kesehatan," urainya.
Dihubungi terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Sragen, menegaskan kesiapannya untuk melakukan penegakan Perbup tersebut. Setelah melakukan sosialisasi secara kontinu, pihaknya siap menerapkan sanksi denda mulai 14 September mendatang.
"Dua pekan sosialisasi perbup kita lakukan, 14 September besok siap diterapkan," tegasnya.
Namun, lanjut Heru, pihaknya tetap memilih menerapkan pendekatan humanis terlebih dahulu sebelum menerapkan denda. Menurutnya, tidak semua pelanggar akan langsung dikenai denda saat terjaring razia
"Dalam perbup yang baru ini, sanksi denda uang itu adalah opsi terakhir. Penentuannya kalo saya lebih humanis, artinya kalo ketemu orang hendak bekerja di sawah, apakah akan dimintai denda 50 ribu? Kan tidak mungkin. Kita yang di lapangan bisa memilah," kata Heru.
