.webp)
Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono mengatakan golput sebenarnya tidak diatur secara khusus dalam UU Pemilu. Namun ada beberapa pasal berisi klausul yang memungkinkan penggerak golput dipidana.
"Memang ada pasalnya, tetapi itu terkait politik uang. Menjadi sebuah pelanggaran ketika seseorang dengan sengaja memberi uang atau materi untuk mengajak seseorang tidak menggunakan hak pilih atau memilih calon tertentu," terang Budi saat dihubungi detikcom, Senin (31/8).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sehingga, kata Budi, berkampanye golput tidak bisa dipidanakan selama tidak melanggar beberapa ketentuan. Sebab golput di Indonesia dinilai merupakan sikap politik.
"Pada dasarnya golput itu sikap politik. Ada negara yang memang diwajibkan memilih, tapi kalau di Indonesia kan hak," jelasnya.
(rih/ams)
