Mahasiswa Unnes Adukan Nadiem Makarim ke Komnas HAM, Rektor Angkat Bicara

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Kamis, 06 Agu 2020 18:55 WIB
Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), Fathur Rokhman, Rabu (24/7/2019).
Universitas Negeri Semarang (Unnes), Rabu (24/7/2019). (Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom)

Klarifikasi Unnes Terkait Mahasiswa yang Melaporkan Mendikbud ke Komnas HAM

Merespons pemberitaan di beberapa media terkait adanya mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang melaporkan Mendikbud Bapak Nadiem Makarim ke Komnas HAM soal pembiayaan kuliah (Uang Kuliah Tunggal/UKT), setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak, kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut:

1. Rektor menyesalkan tindakan mahasiswa yang melaporkan Mendikbud ke Komnas HAM dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terkait Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mahasiswa yang bernama Franscollyn dkk. tersebut bersikap kritis namun tidak proporsional dalam mempertimbangkan aspek lain. Mahasiswa bersangkutan melaporkan tanpa izin dan koordinasi dengan dosen pembina kemahasiswaan maupun pimpinan Fakultas Hukum.

2. Secara kelembagaan Unnes mendukung penuh kebijakan Kemendikbud yang menjadi payung hukum bagi Unnes untuk menyesuaikan UKT dengan kondisi ekonomi mahasiswa yang terdampak ekonomi berdasarkan data pokok mahasiswa. UKT memiliki prinsip berkeadilan yang proporsional.

3. Permendikbud merupakan kebijakan yang promahasiswa dan memperhatikan kondisi orang tua mahasiswa yang terdampak pandemi. Prinsipnya adalah kontribusi masyarakat atau orang tua yang berkeadilan. Pembayaran UKT yang mampu memberikan kontribusi sesuai kemampuan yang kurang mampu dibantu dengan bantuan uang kuliah dari pemerintah (KIP-Kuliah), beasiswa dari mitra, beasiswa dari Lazis Unnes, dan dari berbagai pihak yang memiliki kepedulian.

4. Terkait dengan masalah ini, selanjutkan Rektor akan melakukan dialog dengan mahasiswa yang bersangkutan agar mahasiswa tetap bisa bertindak secara bijak. Selama ini, dalam melakukan pembinaan mahasiswa Unnes tidak pernah melakukan tindakan represif dan tidak pernah men-drop out mahasiswa yang melakukan aksi terkait UKT. Pendekatan yang diambil Unnes adalah pendekatan persuasif, demokratis, dan dialogis.

5. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Prof Jamal Wiwoho menyampaikan bahwa dalam penetapan UKT perguruan tinggi menerapkan prinsip keadilan harus berbasis proporsi kebutuhan. Tidak bisa semua mahasiswa diperlakukan sama atau diberlakukan UKT yang sama. Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 sudah berdasarkan usulan Rektor PTN di Indonesia. Unnes dan UNS sudah menjalankan kebijakan ini. Semua Rektor PTN berkomitmen menjalankan peraturan tersebut. Mahasiswa tidak bisa memaksakan pengembalian UKT karena melanggaran peraturan keuangan negara.

6. Rektor Undip, Prof Yos Johan Utama, yang merupakan Ketua FRI 2019 mengatakan: Prinsip pembebanan UKT dalam Permendikbud no 25 tahun 2020 sudah benar dan sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila yakni pembebanan sesuai kemampuan masing-masing mahasiswa. Justru penerapan pola pukul rata yang dituntut tidak dapat dibenarkan karena orang kaya dan mampu akan ikut menikmati subsidi dan keringanan.

7. Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) periode 2020/2021 Prof Arif Satria mengatakan bahwa iklim demokrasi kampus hari ini jauh lebih baik daripada 30 tahun lalu, sehingga kalau ada berita tentang pembungkaman suara mahasiswa kiranya dapat diklarifiasi ke pihak rektorat juga supaya seimbang. Saya mengapresiasi para kolega rektor, termasuk Rektor Unnes, yang selalu membuka ruang dialog dengan mahasiswa baik secara langsung maupun daring.

Selanjutnya....

Selanjutnya
Halaman
1 2 3