Nurul mengaku telah melaporkan adanya penambahan anggaran Pilkada Solo kepada Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Namun KPU belum mendapatkan jawaban resmi dari pemkot.
Mengenai kondisi keuangan Pemkot Solo yang sedang sulit, Nurul mengatakan kebutuhan APD dan lain-lain bisa dimintakan ke pemerintah pusat. Sementara itu, untuk kebutuhan penambahan TPS, diharapkan Pemkot Solo bisa memenuhinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dana untuk APD dan kelengkapan protokol kesehatan, itu bisa dibantu APBN. Harapannya, Pemkot mencukupi untuk penambahan TPS," katanya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah memastikan bakal menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2020. KPU Solo menghitung butuh tambahan anggaran Rp 10,1 miliar untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2020 itu.
Tambahan anggaran itu mayoritas digunakan untuk tempat pemungutan suara (TPS) yang juga bertambah. Otomatis jumlah petugas juga bakal bertambah.
"Kemarin sudah kita hitung ada tambahan Rp 10,1 miliar. Itu karena jumlah TPS-nya bertambah, artinya jumlah petugas juga pasti bertambah," kata Ketua KPU Solo Nurul Sutarti saat dihubungi detikcom, Selasa (2/6).
(rih/ams)