.webp)
Beragam peristiwa terjadi di Jawa Barat dan Banten hari ini, Jumat (16/7/2021) dari mulai dr Tirta kritik akun COVID-19 Banten, BEM FISIP Unpad yang mengkritik Presiden Jokowi hingga WN China yang tinggal di 'bedeng mewah' di Sukabumi ternyata investor yang sedang cari tambang emas.
dr Tirta Kritik Akun COVID-19 Banten, Gubernur Malah Serang Balik
Setelah sebelumnya direspons netizen, kali ini giliran dr Tirta yang mengkritik desain postingan COVID-19 di Instagram Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten yang menampilkan wajah gubernur dan wakil gubernur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di akun youtubenya, dr Tirta membandingkan akun Dinkes mulai dari DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. Begitu menampilkan akun milik Banten yang ditampilkan adalah wajah gubernur dan wakilnya. Ia anggap ini akun edukasi COVID-19 paling rapi dibandingkan daerah lain.
"Jadi kita nobatkan Dinkes Prov Banten foto feednya Instagram edukasi Covidnya paling rapi. Ini Instagramnya, rapi sekali. DKI Jateng, Yogya, Jatim, lewat semua. Paling bagus Prov Banten. Bismilah komisaris," kata dr Tirta sambil menyindir.
Potongan video ini tersebar dan direpost ulang olah beberapa akun media sosial di Banten. Sindiran ini tentunya mendapatkan respons dari pihak terkait.
Oleh Gubernur Wahidin Halim, sindiran itu dianggap kurang kerjaan. Memang di setiap feed akun itu ada wajah ia dan wakilnya. Tapi ada slide kedua dan ketiga yang menunjukkan informasi update soal COVID-19 setiap hari.
"Lagi pula dokter kurang kerjaan yang gini-gini kok dikomentari, turun ke lapangan! Tenaga kesehatan kurang dan terbatas," kata Wahidin begitu dimintai respons melalui aplikasi pesan oleh detikcom di Serang, hari ini.
Jubir Satgas COVID-19 Ati Pramudji Hastuti pun memberikan respons. Katanya akun informasi COVID-19 itu jangan dilihat hanya di slide pertama. Di setiap postingan ada tiga slide di mana berisi informasi data dan peta zonasi tiap kabupaten dan kota.
"Bukan hanya menampilkan wajah gubernur dan wagub saja tapi berisi informasi data Covid dan peta zonasi per kabupaten kota," ujar Ati melalui pesan terpisah.
Setelah ada kritik netizen, penanggung jawab akun resmi itu katanya sekarang dipegang oleh petugas dari Dinas Kominfo. Ada tenaga IT yang diperbantukan untuk mengelola akun tersebut.
"Ditugaskan oleh sekda untuk diperbantukan ke dinkes melalui surat yang dikirim oleh BKD," paparnya.
Sebelumnya netizen mengomentari akun Dinkes ini. Beragam komentar dilontarkan. Ada yang menyebut kapan kira-kira Dinkes mengganti akun robotnya dengan manusia. Bahkan, ada yang mengira akun yang tiap hari mengumumkan COVID-19 ini milik pribadi gubernur.
"Segitu takutnya kah warga banten lupa sama pimpinannya? Ampe dipajang setiap postingan," tulis akun @grace****.
"Saya kira Instagram pribadi Pak gubernur Banten..." tulis @m-sabar***.
"Sumpah ini akun sosmed instansi pemerintah dengan materi konten terjelek di dunia," kata @kevin_****.
Namun Jumat (16/7/2021) malam, desain postingan data COVID-19 berubah. Slide pertama langsung menampillkan data kasus COVID-19 terbaru, meski foto gubernur dan wakilnya tetap nyempil.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Padjajaran (Unpad) mengunggah gambar Jokowi dengan narasi 'kami bersama Jokowi, tapi boong'. Gambar itu diunggah di media sosial BEM Fisip Unpad.
Seperti dilihat hari ini, ada 10 gambar yang diunggah dalam satu unggahan. Unggahan pertama berupa gambar Jokowi dengan tulisan 'Kami bersama Presiden Jokowi'. Di bawah tulisan itu, terdapat tulisan kecil 'baca sampai slide akhir'.
Di gambar berikutnya, terlihat dua foto Jokowi dengan tulisan 'tapi boong'. Di gambar lainnya terlihat foto kabinet beserta narasi tentang rezim Jokowi saat ini dan lainnya.
Gambar lainnya juga berupa narasi ditambahkan dengan screenshoot. Ada lima poin isu yang diangkat dalam unggahan tersebut.
Adapun lima isu tersebut di antaranya soal Presiden anti kritik, yang kritik diserang buzzer, soal Presiden pakai baju adat yang justru menyerang masyarakat adat kemudian disisipkan soal fakta kasus ketua komunitas adat Laman Kinipan Effendi Buhing.
Kemudian ada isu tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dalam unggahannya itu disebut ucapan Jokowi tak selaras dengan jajarannya. Lalu soal kasus COVID-19 saat ini, Jokowi yang disebut antilockdown. Terakhir , soal isu jabatan publik hingga komisaris BUMN dipegang orang dekat Jokowi.
Unggahan di Instagram tersebut mendapat 342 komentar. Adapun komentar yang diucapkan netizen mendukung unggahan itu maupun menjadikan guyonan
"Kami bersama Jokowi, syarat dan ketentuan berlaku," ucap pemilik akun Instagram @Farr****
"Sebagai alumni Unpad, gue lebih suka cara almamater gue mengkritik, bergaya timur tapi tetap kritis," ucap akun Instagram @gana****
Adapula komentar netizen yang seakan berguyon. "Jangan kayak gitu, gk boleh kritik presiden. Bismillah komisaris," ucap akun @dw*****
Ketua BEM FISIP Unpad Virdian membenarkan soal unggahan itu. Dia menyatakan unggahan itu bisa dipertanggung jawabkan.
"Betul (bisa dipertanggungjawabkan). Makanya kami mencatut berbagai referensi ilmiah. Kami menyatakan itu dengan tegas dan yakin," kata Virdian kepada detikcom.
Virdian menyatakan ada tiga pemantik yang membuat BEM Fisip Unpad mengunggah gambar itu. Pertama soal pernyataan vaksin berbayar, kemudian adanya BEM di Bali yang membela Jokowi dan menantang BEM lain.
Kemudian, kata Virdian, soal dipanggilnya BEM Universitas Semarang ( Unnes) oleh rektor usai mengunggah gambar 'King of Silent' dan 'Queen of Ghosting'.
"Di mana kami melihat harusnya ada pembelajaran dari BEM UI ketika rektor memanggil bukan hal yang tepat, ternyata terulang kembali di Unnes mengkritik yang kemarin 'King of Silent dan 'King of Ghosting ' tapi kemudian ada panggilan atau represi bebas dalam kampus," ujar Virdian saat berbincang dengan detikcom via sambungan telepon.
Sosiolog Universitas Padjajaran (Unpad) Ari Ganjar menilai hal itu sesuatu yang wajar di era demokrasi. Ia menilai mahasiswa risau soal kepemimpinan saat ini.
"Di era reformasi ini sudah menjadi tradisi baik mahasiswa maupun aktivis-aktivis masyarakat mengkritik pemerintah, bukan sesuatu yang baru," ucap Ari saat dihubungi hari ini.
Ari mencontohkan kritik pada era Presiden SBY sebelumnya. Dia menilai, SBY juga kerap mendapatkan kritik dari berbagai pihak termasuk mahasiswa. Kala itu, kata Ari, SBY dikritik karena lamban dalam menentukan kebijakan.
"Waktu itu dikritik dengan satir kerbau ya, sampai kerbau dibawa demo kemudian di piloks SBY atau si Buya. Bahkan sampai seperti itu," kata Ari.
Ari menilai kritik yang dilontarkan mahasiswa saat ini sesuatu hal yang wajar. Terlebih di era demokrasi saat ini. Bahkan, Ari menyebut kritik yang dilontarkan mahasiswa kali ini juga disertai argumen yang menjadikan kritik itu sebagai fakta di lapangan.
"Jadi menurut saya dalam sistem kehidupan politik demokrasi saya kira kritikan itu wajar. Apalagi sekarang kritikan dengan argumen, canggih itu. BEM FISIP (Unpad) dan BEM lain itu ketika mengkritik menyampaikan poinnya apa yang dikritik, menyampaikan fakta. Saya kira tidak ada yang aneh ya," tuturnya.
Sementara itu Dekan FISIP Unpad Widya Setiabudi Sumadinata menyatakan pihak kampus tak bisa mengekang kebebasan berpendapat mahasiswa. Ia juga menilai para mahasiswanya surah dewasa dan pasti siap untuk mempertanggungjawabkannya.
Banjir Tawaran Kerja Usai Dipecat Sekuriti, Kuli Cirebon Ini Pilih Ikut Dedi Mulyadi
Sudrajat (24), kuli proyek asal Kabupaten Cirebon, kebanjiran tawaran pekerjaan usai dipecat seorang sekuriti di Jakarta. Sudrajat dipecat lantaran tak mengenakan masker dengan benar saat bekerja.
Usai video pemecatan Sudrajat alias Ajat itu tersebar di jagat maya dan membetot perhatian publik. Sejumlah selebgram dan pejabat langsung turun tangan membantu Ajat. Bahkan beberapa di antaranya menawarkan pekerjaan untuk Ajat usai dipecat dari proyek.
Selebgram @ariefmuhammad dalam unggahannya sempat menawarkan Ajat pelatihan usaha dan memberikan satu cabang unit usahanya untuk dikelola. Kemudian, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi juga bertemu dengan Ajat. Mantan Bupati Purwakarta itu menawarkan Ajat pekerjaan.
"Peristiwa itu (pemecatan Ajat) ternyata membawa jalan baginya untuk bertemu dengan saya di Lembur Pakuan. Saya berikan dia dua alternatif pilihan. Bekerja di Lembur Pakuan, atau berwirausaha di kampungnya," tulis Dedi dalam unggahan instagramnya.
Hari ini, Ajat kembali mendapat tawaran pekerjaan dari Bupati Cirebon Imron. Imron mengaku bakal berkoordinasi dengan Disnaker Kabupaten Cirebon.
"Tadi bincang-bincang. Sekarang tidak ada kegiatan yang pasti. Maka kami akan berupaya salurkan ke pabrik-pabrik. Sekarang memang pabrik lagi libur karena PPKM darurat," kata Imron.
Ajat mengaku sudah memiliki pilihan untuk menyambung hidupnya dan membantu keuangan orang tuanya. Ajat mengaku tertarik dengan tawaran Dedi Mulyadi untuk bekerja di Lembur Pakuan. "Ya pengin ikut Pak Dedi. Tidak tahu kerjaannya jadi apa. Ke Pak Dedi saja," kata Ajat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Video pemecatan Sudrajat oleh sekuriti itu menarik perhatian publik. Usai kejadian tersebut, Sudrajat langsung balik ke kampungnya, Desa Dukuh, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. detikcom pun menyambangi kediaman Sudrajat alias Ajat. Kepada detikcom, Ajat membenarkan kejadian tersebut.
Ajat menceritakan kejadian yang membuatnya kehilangan pekerjaan itu. Kuli asal Cirebon ini mengaku tak berniat melanggar protokol kesehatan (prokes) di lingkungan perumahan, atau proyek tempat ia bekerja. Ajat mengaku ia mengenakan masker saat ditegur sekuriti.
"Awalnya saya habis beli es. Habis minum es. Saya pakai masker, tapi tidak menutupi hidung. Ya maskernya melorot karena habis minum es," kata Ajat.
Dua Hari Berturut-turut, Kasus COVID-19 di Jabar Tembus 10 Ribu
Kasus COVID-19 di Jawa Barat belum menunjukkan adanya penurunan. Pada hari ini, kasus COVID-19 di Jabar bertambah 10.730 kasus. Penambahan kasus ini, membuat angka kasus COVID-19 harian COVID-19 menembus angka sepuluh ribu selama dua hari berturut-turut.
Pada Kamis (15/7), tambahan kasus COVID-19 di Jabar mencapai 11.101 kasus. Angka tersebut merupakan rekor tertinggi, sejak COVID-19 merebak di Indonesia pada Maret 2020.
Dilihat lebih rinci, jumlah pasien isolasi atau dalam perawatan di Jabar mencapai 110.834 kasus. Ada penambahan 3.254 kasus aktif dibandingkan dengan satu hari sebelumnya.
Akumulasi kasus selesai isolasi atau sembuh di Jabar mencapai 381.417 kasus, ada tambahan 7.339 kasus dalam satu hari. Sementara total kasus kematian dengan keterangan terpapar COVID-19 di Jabar mencapai 7.165 kasus.
Dalam tujuh hari terakhir dari tanggal 15 Juli 2021, kenaikan angka kasus COVID-19 di Jabar bertambah sebanyak 63.480 kasus. Pada periode yang sama, tambahan kasus paling banyak berada di Kota Bekasi (9.491 kasus), Kota Depok (7.019 kasus), dan Kabupaten Karawang (5.186 kasus).
Dilihat dari rasio keterisian tempat tidur perawatan (BOR) di Jabar, saat ini telah terisi 81.94% dari 19.194 tempat tidur yang tersedia di 333 rumah sakit yang melayani pasien COVID-19.
Bertambahnya angka kasus COVID-19 di Jabar ini juga berpengaruh pada jumlah zona merah atau daerah dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang tinggi di Jabar. Saat ini terdapat 20 kabupaten/kota yang masuk ke dalam zona merah.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar VIII Hasbullah Rahmad meminta, pemerintah segera melakukan evaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa - Bali. Hal itu sehubungan masih tingginya angka persebaran dan korban meninggal akibat pandemi covid-19 khususnya di Kota Depok dan Kota Bekasi.
"Tingkat persebaran pandemi ini sangat tinggi, untuk itu pembatasan skala regional dan mikro saya kira perlu diperhatikan ke depan. Jangan sampai libur Idul Adha ini menjadikan grafik semakin naik," ucap Hasbullah.
Berdasarkan pemantauan pihaknya di lapangan bahwa saat ini angka kematian terus mengalami peningkatan, di samping itu masyarakat sulit mendapatkan akses rumah sakit, oksigen dan lahan pemakaman. Sehingga opsi perpanjangan PPKM menjadi salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan sebagai solusi untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini.
"Menurut saya PPKM ini mungkin perlu diperpanjang khususnya untuk di Jabodetabek, dalam hal ini di Kota Depok dan Kota Bekasi. Karena arus migrasi masyarakat dari Jabodetabek ke Jakarta dan sebaliknya masih tinggi," katanya.
Sementara itu, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Kota Bandung selama Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan jumlah kasus COVID-19 sampai Kamis 15 Juli total konfirmasi mencapai 29.992 kasus, konfirmasi aktif ada 5.630, sembuh mencapai 23.563 dan konfirmasi meninggal 799.
"Kasus aktif meningkat 2.454 selama PPKM Darurat, disebabkan pelacakan masif dan peningkatan masyarakat untuk memeriksa diri secara mandiri," m
Hingga kini, zona kewaspadaan penyebaran COVID-19 masih ada di zona merah. "Adapun data skor labeling Kota Bandung masih tergolong di zona merah, priode saat ini skor 1,63," ujarnya.
Untuk Bad Occupancy Ratio (BOR) di 29 rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Bandung mencapai 90,47 persen.
"BOR keterisian di Kota Bandung sampai hari Kamis kemarin mencapai 90,47 persen dengan tempat tidur telah ditingkatkan mencapai 42 persen," ujarnya.
"Disediakan juga tempat karantina pasca perawatan di Hotel Asrilia, walau sudah ditambah, karena banyak yang menggunakan tetap di angka 90 persen.Pemkot Bandung terus menambah jumlah ketersediaan tempat tidur, menyiapkan gedung di antaranya gedung eks RSKIA sebagai rumah sakit darurat," tambahnya.
Pemkot Bandung juga terus monitoring alur pendistribusian oksigen dan juga berkolaborasi dengan Pemerintah Jawa Barat dan pengusaha.
"Ada 60 pengusaha yang tergabung untuk menambah persediaan oksigen di rumah sakit," tuturnya.
Oded juga menyatakan TPU Cikadut khususdigunakan untuk warga Kota Bandung."Kesiapan fasilitas pemakaman, melakukan penindakan terhadap isu pungli di TPU. Penegasan pengguna TPU Cikadut untuk warga Kota Bandung. Mengapa? Karena TPU Cikadut berdasarkan Perwal dan anggaran menggunakan APBD Kota Bandung dari mulai pembelian dan pengadaan tanahnya memberikan gaji dan insentif kepada petugas," pungkasnya.
Terungkap, Keberadaan WN China di Sukabumi Mengecek Tambang Emas
Lima Warga Negara Asing (WNA) asal China dan Malaysia kedapatan tengah berada di area pertambangan emas di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Lokasi tambang itu diketahui dikelola oleh masyarakat di bawah pengelolaan Koperasi Tambang Rakyat Sukabumi (KTRS).
Hal itu diungkap Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Sukabumi, Taufan. Kepada detikcom, Taufan mengungkap informasi yang diberikan oleh para WNA tersebut.
"Ada 3 orang WNA masih kita periksa di kantor, KITAS izin tinggal mereka lengkap, cuma lokasi tempat tinggalnya seharusnya di Jakarta tapi malah di Sukabumi mereka tidak sesuai," kata Taufan, hari ini.
Taufan menyebut hasil pemeriksaan, para WNA itu diketahui tiba di Sukabumi pada Rabu (14/7) malam.
Pihak Imigrasi menemukan indikasi bahwa mereka akan bergabung untuk beraktivitas di tambang milik KTRS tersebut.
"Menurut keterangan mereka, hasil pemeriksaan kemarin mereka ini baru datang (di Sukabumi) untuk pengecekan (tambang) mungkin ada indikasi untuk bergabung secara penuh, sepertinya baru survei saja. Mereka tidak ilegal, bukan WNA yang masuk secara ilegal ataupun tidak memiliki izin tinggal mereka ini legal. Namun yang di dalam ini tidak sesuai peruntukannya, mereka seharusnya tinggal di Jakarta tetapi mereka di Sukabumi," ungkap Taufan.
Sementara itu dihubungi terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, Aam Amar Halim mengungkap pihaknya sudah tidak lagi berwenang mengurusi soal tambang.
"Sudah dikemukakan mengenai tambang itu sudah bukan ditangani oleh kita tetapi Provinsi (Jabar) dan pusat. Sejak 2013-2014 kita sudah tidak mengelola tambang lagi, jadi itu kewenangan provinsi dan pusat. Kami tidak punya kewenangan memonitor, apalagi kalau sudah pelanggaran itu kewenangan polisi bukan lagi kita," jelas Aam.
