BEM FISIP Kritik Jokowi, Dekan Unpad: Kami Tidak Melarang Orang Berpendapat

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Jumat, 16 Jul 2021 21:30 WIB
bem fisip Unpad kritik Jokowi
Foto: Instagram BEM FISIP Unpad
Bandung -

Pihak kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) angkat bicara mengenai heboh unggahan kritik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) bernarasi 'kami bersama Jokowi, tapi boong'. Unpad memastikan tak melarang mahasiswa mengeluarkan pendapat.

"Pertama, tentu saja kalau Unpad khususnya dekanat kalau kebebasan akademik kita jamin kebebasan akademik baik dosen, mahasiswa boleh berpendapat sesuai dengan koridor hukum. Terlepas sekarang ada UU ITE dan sebagainya tapi kita hormati hukum. Kita enggak akan melarang orang berpendapat," ucap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Padjajaran Widya Setiabudi Sumadinata kepada detikcom, Jumat (16/7/2021).

Widya menilai para mahasiswanya sudah dewasa dalam mengambil sikap sehingga mampu bertanggung jawab atas hal tersebut.

"Ini anak-anak BEM ini sudah cukup dewasa juga, artinya tahu yang baik, mana yang benar, mereka ya diasumsikan akan bertanggung jawab atas apa yang mereka buat," tuturnya.

Widya menilai sejauh ini belum ada masalah hukum usai postingan itu muncul di medsos. Akan tetapi, secara pribadi dia akan berbincang dengan BEM terkait hal itu.

"Terkait postingannya sejauh ini belum ada masalah hukum, mudah-mudahan tidak ada karena ini kebebasan berpendapat. Unpad sih paling ajak ngobrol, 'ada apa', 'gimana pendapat kalian' dan ini enggak istimewa ya kalau saya baca di postingannya itu ini juga disuarakan sebagian warga lain, kalau anak-anak ada argumen," kata Widya.

Menurut Widya, unggahan BEM FISIP Unpad itu bisa keliru bisa tidak. Dia mengatakan perlu pembuktian untuk melihat keliru atau tidak unggahan mahasiswanya itu.

"Bisa saja mereka keliru, bisa. Tapi kalau sebatas ruang akademik keliru itu masih diperbolehkan. Kalau akademik tidak boleh itu bohong, tidak jujur. Kalau keliru bisa saja mereka menafsirkan data keliru, argumen kurang tegas, itu yang harus dicari kalau mau mencari salah. Tinggal dibuktikan saja pendapat mereka, kalau perlu juga sih," tuturnya.

Disinggung ada pelanggaran atau tidak, Widya mengatakan pihaknya belum terlalu jauh ke arah sana. "Terkait mimbar akademik kalau saya mungkin mereka argumen yang benar atau tidak. Kalau keliru harus terima konsekuensinya kalau ada yang pertanyakan. Sanksi apa juga belum tahu," katanya.

Sepengetahuannya, kata Widya, mahasiswanya ini tak berafiliasi dengan partai politik tertentu. Dia menilai, unggahan mahasiswanya ini sebagai bentuk mengekspresikan diri.

"Sejauh yang saya tahu anak-anak ini tidak terafiliasi ke partai politik apapun gitu ya, setahu saya. Terus bukan oposisi apalagi ini anak FISIP, ingin eksis. Tapi jelas kalau Unpad sebagai institusi akan selalu berada dalam koridor hukum. Mungkin ini mereka ingin ekspresikan bisa keliru atau benar," tuturnya.

Seperti diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Padjajaran (Unpad) mengunggah gambar Jokowi bernarasi 'kami bersama Jokowi, tapi boong'. Gambar itu diunggah di media sosial BEM Fisip Unpad.

Seperti dilihat detikcom pada Jumat (16/7/2021) pukul 15.00 WIB, ada 10 gambar yang diunggah dalam satu unggahan. Unggahan pertama berupa gambar Jokowi dengan tulisan 'Kami bersama Presiden Jokowi'. Di bawah tulisan itu, terdapat tulisan kecil 'baca sampai slide akhir'.

Di gambar berikutnya, terlihat dua foto Jokowi dengan tulisan 'tapi boong'. Di gambar lainnya terlihat foto kabinet beserta narasi tentang rezim Jokowi saat ini dan lainnya.

Gambar lainnya juga berupa narasi ditambahkan dengan screenshoot. Ada lima poin isu yang diangkat dalam unggahan tersebut.
Adapun lima isu tersebut di antaranya soal Presiden anti kritik, yang kritik diserang buzzer, soal Presiden pakai baju adat yang justru menyerang masyaeakat adat kemudian disisipkan soal fakta kasus Kinipan Effendi Buhing.

Kemudian ada isu tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dalam unggahannya itu disebut ucapan Jokowi tak selaras dengan jajarannya. Lalu soal kasus COVID-19 saat ini, Jokowi yang disebut antilockdown. Terakhir , soal isu jabatan publik hingga komisaris BUMN dipegang orang dekat Jokowi.

(dir/ern)