Tuai Protes, Pasal Raperda KIP Sukabumi yang Mengatur Sanksi Jurnalis Dihapus

Sukabumi - Menuai protes dari jurnalis di Sukabumi, akhirnya pasal 15 Raperda soal Komunimasi, Informasi dan Persandian (KIP) tahun 2018 Pemkab Sukabumi dihapus. Pasal itu dianggap mengekang kebebasan pers karena jurnalis harus punya surat rekomendasi dari Diskominfo sebelum meliput.

"Informasi yang saya dapat hari ini pimpinan DPRD telah menandatangani berita acara penghapusan Pasal 15 dalam Raperda tersebut, sebelum aksi kawan-kawan ini memang ada beberapa rekan juga yang melakukan audensi dengan pihak DPRD dan meminta penghapusan pasal tersebut," kata Kepala Bidang Dinas KIP Herdy Somantri kepada awak media yang melakukan aksi, Kamis (11/7/2019).

Baca juga: Raperda KIP Sukabumi, Wartawan Meliput Tanpa Izin Diskominfo Kena Sanksi

Herdy kembali menjelaskan, keberadaan Raperda itu sudah ada sebelum dirinya menduduki jabatan saat ini. "Posisi saya sejak awal sama seperti sikap kawan-kawan, menolak keras pasal perpasal yang ada dalam Raperda. Ini menjadi koreksi kami tentu kedepannya," lanjut Bima.

Sementara itu, koordinator aksi Liga Jurnalis Sukabumi Ahmad Fikri menyebut aksi yang dilakukan hari ini tidak hanya menuntut penghapusan pasal 15 dalam Raperda tersebut namun lebih kepada pencabutan keseluruhan isi dalam Raperda.

Baca juga: Raperda KIP Sukabumi Tuai Protes, LSM Dilegalkan Melakukan Peliputan

"Sekarang begini posisinya, Raperda itu dibuat tanpa melibatkan pihak yang memiliki keahlian di bidangnya ini sudah cacat hukum. Buktinya pasal 15 yang melegalkan LSM melakukan peliputan kemudian soal rekomendasi liputan dari Pemkab Sukabumi dibuat tanpa ada kehadiran praktisi jurnalistik," jelas Fikri.

Baca juga: Tolak Raperda KIP, Jurnalis Geruduk Pendopo Sukabumi

(sya/ern)