
Era COVID-19 Berbayar Telah Tiba
Pemerintah tidak lagi menganggarkan biaya penanganan COVID-19 pada APBN 2023. Vaksinasi dan biaya pengobatan pasien COVID-19 tidak lagi ditanggung negara.
Selengkapnya...Pemerintah tidak lagi menganggarkan biaya penanganan COVID-19 pada APBN 2023. Vaksinasi dan biaya pengobatan pasien COVID-19 tidak lagi ditanggung negara.
Selengkapnya...Pemerintah mulai percaya diri meninggalkan pandemi COVID-19. Di sisi lain masih sangat mungkin gelombang peningkatan kasus COVID-19 kembali terjadi.
Selengkapnya...Atas jasa dan tugasnya, mantan presiden dan wapres akan menerima pemberian dari negara. Berupa tanah atau rumah.
Selengkapnya...Sempat dinyatakan tak lolos sebagai peserta pemilu, Partai Ummat terus melakukan gerilya politik. Komunikasi dengan sejumlah partai dan tokoh terus berjalan.
Selengkapnya...KPU punya bukti kuat kecurangan Partai Ummat dalam proses verifikasi faktual di NTT dan Sulut. Sebaliknya, Partai Ummat mengklaim merekalah yang dicurangi.
Selengkapnya...Sebanyak 200 orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 menolak pemindahan paksa sekolah anaknya. Mereka melawan rencana pemusnahan sekolah oleh Pemkot Depok.
Selengkapnya...Silang pendapat pasal kumpul kebo di RKUHP sempat membuat para anggota Dewan bersitegang. RKUHP hampir batal disahkan.
Selengkapnya...Pemerintah membayar influencer untuk mendengungkan sisi baik RKUHP. Tindakan tersebut dianggap upaya meredam kritik.
Selengkapnya...Agus Sujatno bukan hanya pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ia pernah ikut NII dan merencanakan serangkaian aksi teror.
Selengkapnya...