Upaya Memecah
Koalisi Perubahan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan partai koalisi pemerintah pada Selasa (2/5/2023) di Istana Merdeka. Ini menandaskan ada prahara di antara keduanya. Kekecewaan menyelimuti partai yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 tersebut.

“Ya seperti kata Pak Surya, ya mungkin sekarang dia (Jokowi) tidak membutuhkan NasDem. Tapi, apakah setelah tidak berkuasa, dia tidak membutuhkan NasDem?” ungkap Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali kepada reporter detikX pekan lalu.

Selang beberapa hari, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersua dengan Surya Paloh. Meski Luhut mengklaim sekadar silaturahmi seusai Idul Fitri, obrolan pandangan capres hingga wejangan cawapres nyatanya turut tersemat di dalamnya. Bahkan, menurut Ahmad Ali, temu keduanya juga terkait soal renggangnya hubungan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh.

“Pak Luhut sebagai sahabat, sahabat Pak Jokowi, Pak Surya, ingin mendinginkan suasana itu kan,” ujar Ahmad Ali.

Meski demikian, juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tidak diundangnya NasDem merupakan satu dari sekian upaya menggoyang partai koalisi pendukung Anies Baswedan.

Tapi kami sama sekali bergeming, kami istikamah. Partai Demokrat istikamah untuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Mas Anies Baswedan.”

Upaya lainnya, menurut Herzaky, yang sangat terstruktur dan sistematis tengah dilakukan pula terhadap Partai Demokrat. Diketahui, Moeldoko bersama mantan kader Demokrat, Jhoni Allen Marbun, terus meluncurkan aksinya dalam mencaplok kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

“PK (peninjauan kembali) Moeldoko ini kan sesuatu kerusakan dalam hukum yang luar biasa. Bagaimana hukum, yang seharusnya digunakan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, tapi kemudian malah ditunggangi oleh begal-begal demokrasi untuk merebut partai,” ujar Zaky kepada reporter detikX melalui sambungan telepon, Jumat (5/5/2023).

Zaky mengakui persoalan tersebut cukup menguras konsentrasi Partai Demokrat di tengah kesibukan persiapan calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. “Kalau berhasil, selesai Anies Baswedan. Ini kaki-kakinya Mas Anies mau dihancurkan satu per satu,” lanjut Zaky.

Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan ada upaya bujuk rayu berupa ajakan agar partainya berpaling dari Anies Baswedan. Salah satunya melalui kunjungan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ke Cikeas untuk menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pekan lalu.

“Tapi kami sama sekali bergeming. Kami istikamah. Partai Demokrat istikamah untuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Mas Anies Baswedan,” kata Kamhar saat dihubungi reporter detikX pekan lalu.

Di sisi lain, PKS bahkan pernah ditawari posisi menteri di pemerintahan Jokowi. Seorang petinggi PKS menyebut Ahmad Syaikhu sempat ditemui orang yang mengaku utusan pemerintah pada Oktober tahun lalu. Utusan ini datang untuk menawarkan dua posisi menteri kepada PKS.

Tawaran posisi menteri kepada PKS ini pun dibenarkan oleh Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian. Namun Pipin tidak tahu pasti tawaran itu datang untuk kursi menteri apa. Dia juga tidak yakin betul bahwa orang yang datang itu merupakan utusan dari Istana Negara.

“Awalnya kan kami kira ini kabar burung, tapi ternyata beneran ada. Tapi kalau itu benar utusannya, ya kami jelaskan bahwa kami menolak,” kata Pipin kepada reporter detikX.

Juru bicara PKS Muhammad Kholid turut menanggapi isu tawaran posisi menteri tersebut. Jikapun ada, pasti tidak akan diambil oleh PKS.

“Karena keputusan musyawarah Majelis Syuranya, baik bagian ketujuh maupun kedelapan, kami sudah sepakat untuk di luar pemerintahan. Jadi musyawarah Majelis Syura kan keputusan tertinggi, dan itu menjadi acuan kita bahwasanya PKS akan terus berada di luar pemerintah sampai 2024 nanti,” jelas Kholid kepada reporter detikX, Jumat (5/5/2023).

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin, upaya-upaya untuk menggoyang Koalisi Perubahan bisa memunculkan beberapa skenario kekalahan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

“Skenarionya misalnya nantinya Partai Demokratnya beralih ke Ganjar Pranowo. Demokratnya 'dicopet', 'dicolong' melalui PK Mahkamah Agung, itu kan bisa saja,” tutur Ujang kepada reporter detikX pekan lalu.

Jika persoalan PK belum juga menemui titik terang, Ujang memandang, bisa menjadi ancaman bagi Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan.

“Nah, kalau kita bicara konstruksi hukum formil maupun materiil, sesungguhnya ya sudah kita baca bahwa yang menang adalah AHY. Dari upaya di pengadilan tingkat pertama hingga banding dan kasasi, ya bakal menang. Karena memang AHY yang sah, pemilik Demokrat yang sah,” kata Ujang.

Tetapi, dalam konteks politik, bagi Ujang, terdapat kemungkinan Moeldoko dimenangkan dalam peninjauan kembali. Buntutnya jelas, jika Moeldoko menang, AHY tidak akan bisa menandatangani pengusungan dan mendukung Anies pada September 2023 sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, dan Koalisi Perubahan bubar. “Kalau Moeldoko dimenangkan, ini yang berbahaya. Bahaya bagi demokrasi, ya,” jelasnya.